Malang, seblang.com – Dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Malang diperlukan optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini memerlukan peran maksimal dari Pemerintahan Desa (Pemdes). Sosialisasi tersebut dibuka oleh Bupati Malang H.M Sanusi di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (24/09/2024).
Menurut Bupati Sanusi, Pemdes lebih mengetahui permasalahan yang ada seperti data kemiskinan, sehingga sosialisasi ini bisa menghasilkan data yang konkret yang nantinya dikolaborasikan dengan stakeholder yang lain.
“Desa yang paling tahu tentang warga yang berada di bawah garis kemiskinan datanya konkrit dan valid sehingga nanti bisa dikolaborasikan dengan Dinas Kesehatan yang nanti diajukan ke Kementrian Sosial RI agar bantuan bantuan sesuai dengan data yang diajukan tadi,” kata Bupati Malang.
Pemkab Malang dalam menurunkan angka kemiskinan menciptakan lapangan pekerjaan pada masyarakat melalui optimalisasi bidang pertanian yang berdampak pada perekonomian meningkat, serta keberadaan investor luar yang ingin berinvestasi di Kabupaten Malang ini.
“Upaya saya dalam menurunkan angka kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan bidang pertanian serta mendatangkan investor dari luar dalam penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kabupaten Malang dengan demikian bisa meningkatkan perekonomian,” ungkap Abah Sanusi.
Optimalisasi data DTKS ini karena masih ditemukan banyak warga masyarakat yang berada di garis kemiskinan belum menerima bantuan dari Pemerintah.
“Karena masih ada keluhan dari masyarakat yang seharusnya dapat bantuan menjadi tidak dapat karena kurang optimal pendataan DTKS itu, maka harus dioptimalkan data tersebut,” beber orang nomor satu di kabupaten Malang ini.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Pantjaningsih Sri Redjeki, dari DTKS yang ada saat ini sekitar kurang lebih 1,2 juta sekitar 42 persen jumlah penduduk kabupaten Malang, masyarakat yang telah masuk di data DTKS menerima bantuan. Namun kenyataan banyak masyarakat yang masuk data di DTKS tidak menerima bantuan.
“Jadi dari data DTKS yang ada belum semuanya menerima bantuan, terutama jaminan kesehatan,” tandas Pantjaningsih.
Dari data kemiskinan yang disampaikan Bupati Malang yang berada di angka 8,9 sampai 9 persen sedangkan data DTKS di kabupaten Malang mencapai 42 persen dari keseluruhan jumlah penduduk.
“Untuk hari ini kita sinkronkan data yang ada agar bisa dijadikan pengajuan ke Kementerian Sosial RI yang nantinya bantuan bantuan tersebut tepat sasaran,” pungkasnya.///////
