Banyuwangi, seblang.com – Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan proyek ambisius untuk membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi sepanjang 123 kilometer. Proyek ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan dan memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian di seluruh Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengungkapkan bahwa pembangunan jaringan irigasi akan meliputi 80,081 km yang tersebar di 25 kecamatan. Sementara itu, jaringan irigasi yang akan direhabilitasi mencapai 43,403 km. “Pembangunan dan rehabilitasi ini penting untuk memastikan ketersediaan air, yang merupakan faktor vital bagi sektor pertanian,” ujar Ipuk pada Kamis (13/6/2024).
Lokasi pembangunan termasuk Kecamatan Blimbingsari (9,6 km), Srono (9,5 km), Songgon (7,2 km), dan Purwoharjo (3,5 km). Sedangkan rehabilitasi jaringan irigasi akan dilakukan di Cluring (1,3 km), Kabat (4,2 km), Purwoharjo (3,9 km), dan Tegaldlimo (12 km), di antara lokasi lainnya.
Tidak hanya fokus pada irigasi, Banyuwangi juga memperhatikan infrastruktur jalan. “Kami tidak hanya membangun irigasi, tapi juga memperbaiki infrastruktur jalan di Banyuwangi,” tambah Ipuk.
Proyek ini menggunakan skema padat karya, melibatkan warga pra sejahtera sebagai tenaga kerja. Dengan ini, selain meningkatkan infrastruktur, Banyuwangi juga berupaya mengentaskan kemiskinan. “Kami melibatkan warga miskin yang masih produktif dari database UGD Kemiskinan Banyuwangi dalam proyek ini,” jelas Ipuk.
Dinas PU Pengairan menargetkan melibatkan 2.400 orang dalam 80 lokus kerja di seluruh Banyuwangi. “Partisipasi masyarakat dalam skema padat karya ini merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan di Banyuwangi,” tambah Ipuk.
Ipuk berharap skema ini dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak instansi yang memiliki program serupa. “Dengan begitu, pembangunan berjalan lancar dan kesempatan kerja bagi warga miskin semakin terbuka,” harapnya.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan angka kemiskinan di Banyuwangi, dari 7,51 persen pada 2022 menjadi 7,34 persen pada 2023. Meski begitu, Ipuk tetap berkomitmen untuk terus mengurangi kemiskinan. “Meski angka kemiskinan sudah rendah, intervensi terus diperlukan agar warga benar-benar sejahtera,” tutup Ipuk.
