Banyuwangi, seblang.com – Bulan Desember depan, masyarakat Banyuwangi akan melakukan pemilihan bupati – wakil bupati Banyuwangi periode 2020-2025. Namun, pesta demokrasi sering ternoda oleh dugaan praktik curang pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Salah satunya praktek  money politic (politik uang).
Sehingga para pihak berharap kepada kedua paslon nomor 1 Mas Yusuf-Gus Riza dan paslon nomor 2 Ipuk-H. Sugirah tidak melakukan praktik curang culas dan licik untuk meraih kemenangan dan mendapatkan kekuasaan.
Dalam berbagai literatur, politik uang adalah bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya agar dia melaksanakan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.
‘Pembelian’ bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Pada dasarnya, politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye yang dapat mencederai demokrasi di Indonesia.
Menurut Bondan Madani, Kordinator Gerakan Rakyat Banyuwangi Bersatu (GARABB)Â Banyuwangi agar praktek curang money politik tidak terjadi di kabupaten Banyuwangi, dia berharap agar generasi milenial mampu menjadi garda terdepan / ujung tombak untuk mencegah dan menanggulangi adanya praktek politik uang yang pada dasarnya membodohi masyarakat itu sendiri.
“Adapun caranya bagaimana, mahasiswa pemuda dan generasi milenial umumnya harus mampu menjadi kelompok independen untuk melakukan pemantauan. Karena kalangan mahasiswa pemuda dan kaum milenial tersebar di seluruh wilayah yang ada di Banyuwangi. Sehingga haris menjadi poros oposisi sebagai check and balance agar slogan pemilih berdaulat negara kuat bisa terwujud,” jelas Bondan, Rabu, (04/11).
SelanjutnyaBondan menuturkan selain keterlibatan generasi milenial dalam mengawal kelancaran dan kesuksesan gelaran Pilkada di kota Gandrung, pihaknya juga meminta kepada kedua Paslon, partai politik pengusung dan tim pemenangan masing-masing pasangan calon (Paslon) untuk tidak melakukan penggelontorkan uang, barang dan bentuk apapun demi memenangkan kontestasi politik.
Karena dengan adanya praktik curang yang dilakukan, pada akhirnya nanti siapapun yang menang rakyat Banyuwangi yang harus menanggung kerugian.
“Beberapa waktu lalu di medsos sempat ramai dan viral pembagian beras dan sejumlah uang dalam acara kampanye yang diadakan oleh Paslon nomor urut 2. Kami berharap praktek seperti itu tidak terulang dan berharap paslon nomor urut 1 juga mengikuti atau menggunakan cara yang sama untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat,” imbuh pemuda asal kecamatan Giri itu.
Lebih lanjut aktivis mantan pengurus HMI Banyuwangi tersebut juga mengingatkan kepada pihak penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Banyuwangi untuk benar-benar menerapkan aturan dan menjaga netralitas dalam menjalankan tupoksinya pada pesta demokrasi rakyat Banyuwangi.
Demikian pula bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Banyuwangi diharapkan tidak sampai terbawa arus untuk memberikan dukungan dan memenangkan salah satu paslon serta terlibat dalampolitik praktis karena adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab.
“Artinya dalam Pilkada itu , pertama kedua paslon, partai pengusung / pendukung dan tim pemenangan harus bebas dari praktik money politik. Yang kedua, masyarakat harus bisa dewasa dan tidak bersikap pragmatis serta jangan mudah terbuai oleh iming-iming uang untuk memilih salahsatu paslon. Karena apabila praktek curang tersebut dilakukan dan dia terpilih dan menang dalam pemilihan maka musibah bagi rakyat Banyuwangi yang memiliki pemimpin yang tidak mempunyai integritas,” tegasnya.
Wartawan : Nurhadi
