Banyuwangi, seblang.com – Beberapa fraksi yang ada di DPRD Banyuwangi kembali menyorot keseriusan pemerintah dalam menangani kasus PT PBS dilakukan sejak tahun 2016 seperti yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi pada Jumat (23/06/2023) lalu.
Permasalahan tersebut mengundang perhatian dan tanggapan dari Koordinator LSM Aliansi Rakyat Banyuwangi (ARB) Banyuwangi, Hariyanto yang akrab disapa Cemeng .
Menurut Cemeng, pihaknya meminta supaya pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi berani mengambil sikap tegas kepada direktur PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS) Wahyudi untuk mempertanggungjawabkan keuangan perusahaan yang mengoperasikan kapal Sritanjung milik rakyat Banyuwangi.
Sebagai PDI Perjuangan yang selalu ingat dan diajarkan untuk tidak melupakan sejarah atau jangan melupakan sejarah (Jasmerah) pembelian kapal Sritanjung merupakan ide brilian dari bupati Banyuwangi almarhum Samsul Hadi yang berupaya mendapatkan manfaat optimal dengan adanya pelabuhan penyeberangan dari ujung timur pulau Jawa tersebut.
Penyeberangan Ketapang – Gilimanuk Bali yang merupakan salahsatu potensi untuk mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup menjanjikan.
Terbukti banyak perusahaan penyedia jasa penyeberangan di Banyuwangi yang mampu memiliki kapal lebih dari satu.”Justru PT PBS yang merupakan milik Pemkab Banyuwangi justru mengalami kerugian. Hal ini menjadi tanda tanya besar dari rakyat,” ujar Cemeng melalui sambungan HP pada Minggu (25/06/2023).
Untuk itu LSM ARB Banyuwangi meminta agar pemerintah segera membayar hak karyawan PT PBS karena hal tersebut merupakan kewajiban hukum pemerintah sebab sudah diputuskan oleh pengadilan hubungan industrial Pancasila, tambahnya.
Karena tidak sedikit karyawan PT PBS merupakan kader PDI Perjuangan yang terpaksa menanggung dampak dari belum terbayarkan hak mereka. Ada yang cerai, tidak mampu membayar sekolah anaknya, harus kehilangan kendaraannya karena tidak mampu membayar angsuran dan lain sebagainya.
“Untuk kami meminta pemerintah Banyuwangi bersama dengan aparat penegak hukum untuk segera mengusut dan menindak tegas terhadap direktur PT PBS Banyuwangi yang disinyalir melakukan tindakan melawan hukum dan merugikan masyarakat Banyuwangi,” tegas Cemeng.
Selain itu sebagai kader PDI Perjuangan pria asal Giri itu berharap agar pemerintah mengoperasikan kembali PT PBS sebagai salahsatu bentuk penghormatan dan sejarah Banyuwangi yang kondisinya berkembang saat ini tidak lepas ide brilian dari almarhum Bupati Samsul Hadi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor penyeberangan dan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Banyuwangi.
“Selain pembelian kapal Sritanjung, pembangunan bandar udara dan docking kapal adalah ide brilian almarhum Bupati Banyuwangi Samsul Hadi,” pungkas Cemeng.//////
