Banyuwangi, seblang.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi sudah mengusulkan untuk mengadakan open bidding untuk mengisi beberapa jabatan pimpinan Satuan Kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Banyuwangi yang saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt)
Menurut H Mujiono, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, secara bertahap pihaknya mengajukan beberapa SKPD ada sekitar 4 – 5 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI.”Untuk mendapatkan rekomendasi lelang jabatan (open bidding) dan asesmen. Selanjutnya juga mengadakan uji kompetensi terhadap pejabat yang ada khususnya untuk eselon dua,” jelasnya.
Sedangkan untuk eselon tiga, lanjut H Muji tergantung evaluasi atas kinerja mereka dan program open bidding akan dilaksanakan secepatnya untuk mengisi jabatan beberapa SKPD yang saat belum ada pejabat definitifnya.
Penghobi bulutangkis itu menambahkan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) akan melakukan kajian bersama sejauh mana urgensinya beberapa SKPD yang perlu secepatnya diangkat pejabat definitif.
Saat ini ditanyakan 4 – 5 SKPD yang akan diajukan kepada KASN, H Mujiono dengan diplomatis menjawab saat ini belum menjawab karena masih menunggu hasil kajian bersama yang dilakukan.
Sementara dalam kegiatan diskusi diskusi bertemakan “Jurnalis Melek Mitigasi Di Balik Eksotisme Banyuwangi” di Ruang Rapat Khusus DPRD Kabupaten Banyuwangi pada Kamis (22/12/2022).
Diskusi yang dimaksudkan untuk menambah pengetahuan wartawan dalam mitigasi bencana ini menghadirkan narasumber General Manager Geopark Ijen Abdillah Baraas dan Plt Kepala Pelaksana (Palaksa) BPBD Banyuwangi, Mujito.
Menurut Abdillah Baraas, General Manager Geopark Ijen bahwasanya keindahan alam yang ada di dunia termasuk potensi wisata alam yang ada di Kabupaten Banyuwangi tidak lepas dari adanya fenomena alam yang sering disebut bencana.
“Contohnya Gunung Ijen yang terkenal dengan kawahnya atau bluefire nya itu tercipta karena adanya letusan yang dahsyat pada ratusan tahun silam,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut sempat ada pernyataan yang mempertanyakan kebijakan pemerintah Banyuwangi yang belum menunjuk pejabat definitif untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dituntut untuk mengambil keputusan cepat saat terjadi musibah bencana.
Sekedar informasi saat ini beberapa posisi pimpinan SKPD di Banyuwangi kosong setelah pejabat definitif memasuki purna tugas, dinas/instansi tersebut antara lain; Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD), Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Inspektorat, Dinas Lingkunga Hidup (DLH) dan lain sebagainya.////
