OPINI
Oleh : Teguh Prayitno, Wartawan seblang.com
Sejak Ujian Nasional (UN) dihapus dan digantikan dengan sistem zonasi (yang kini berubah nama menjadi domisili) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), atau sekarang disebut Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), banyak orang tua dan siswa merasa sistem ini justru menciptakan ketidakadilan baru. Slogan pemerataan yang digaungkan, pada praktiknya sering kali jauh dari kenyataan.
Salah satu kritik paling tajam terhadap sistem zonasi atau domisili adalah bagaimana prestasi akademik tidak lagi menjadi faktor utama. Banyak siswa dengan nilai tinggi gagal masuk ke sekolah negeri favorit hanya karena rumah mereka berada di luar zona yang ditentukan.
Sebaliknya, siswa dengan nilai biasa-biasa saja bisa diterima hanya karena rumahnya kebetulan dekat dengan sekolah. Ataupun mereka yang bermain numpang Kartu Keluarga ataupun yang tiba-tiba meminta keterangan domisili dari pemerintah desa/kelurahan setempat yang memiliki jarak terdekat dengan sekolah yang dituju.
Pemerintah memang membuka jalur prestasi sebagai alternatif. Baik prestasi akademik, non akademik hingga nilai raport. Namun sayangnya, jalur ini tidak lepas dari praktik manipulasi. Beberapa tahun terakhir, isu jual beli piagam penghargaan demi memenuhi syarat jalur prestasi santer terdengar di berbagai daerah. Akibatnya, siswa yang benar-benar berprestasi pun bisa tersingkir oleh mereka yang “membeli jalan” ke sekolah unggulan.
Di sinilah letak keunggulan UN. Meskipun sistemnya dulu dikritik karena menimbulkan tekanan dan bersifat satu arah, UN menawarkan satu hal penting: standar yang sama untuk semua. Setiap siswa, dari mana pun asalnya, punya peluang yang adil untuk menunjukkan kemampuannya secara objektif.
UN juga menjadi motivasi siswa untuk belajar lebih serius, karena hasil akhirnya menentukan masa depan pendidikan mereka. Tidak seperti sistem zonasi yang dalam beberapa kasus justru membuat siswa merasa “tidak perlu bersusah payah”, karena yang penting adalah domisili, bukan prestasi.
