Banyuwangi, seblang.com – Bahwa kemandirian fiskal kita berada pada level sangat rendah, sumber pendapatan yang berasal dari PAD, kita berada di kisaran tidak lebih dari 20 persen APBD , maka dalam rangka keberdayaan fiskal Daerah PAD harus dipandang sebagai penopang utama sumber Pendapatan kita, progres capaian Target Pendapatan sektor Retribusi stagnan dan belum mendapatkan gambaran yang optimis.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Michael Edy Hariyanto dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi pada Kamis (17/4/2025).
Menurut Michael semua pihak perlu memberikan perhatian serius, terbitnya undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian mengamanatkan Peraturan turunan Perda Kabupaten Banyuwangi nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,” yang selanjutnya berkonsekuensi terhadap potensi Sumber Pendapatan daerah merupakan tantangan yang harus kita jawab dengan kreatifitas, innovasi dan kolaborasi yang adaptif , sehubungan hal tersebut DPRD merekomendasikan,” ujarnya.
Dia menuturkan DPRD Banyuwangi memberikan 7 rekomendasi atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2024, antara lain; pertama, potensi Aset daerah yang belum optimal agar dilakukan kajian ulang atas pemanfaatan dan dampaknya terhadap tambahan PAD , misalnya Stagnasi atas proses pemberdaayaan Pulau Tabuhan, Potensi jasa layanan pengeloalaan sampah yang cukup tinggi agar dilakukan pengadaan armada angkut yang cukup selain sebagai layanan publik juga merupakan potensi tambahan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan atau retribusi .
Kemudian pemerintah diharapkan mampu melakukan optimalisasi penciptaan iklim investasi dan usaha yang baik dan sehat guna menumbuh kembangkan UMKM maupun Investor sehingga dapat semakin mengurangi pengangguran sekaligus menambah potensi Pendapatan pada PAD kita
“Terhadap beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau belum terbayar pada tahun berjalan dan baru dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya pada beberapa SKPD agar menjadi pendalaman evaluasi, agar lebih teliti dalam melaksanakan perencanaan anggaran dan kegiatan,” tambah Ketua Partai Demokrat Banyuwangi tersebut.
Rekomendasi dewan selanjutnya adalah progres menuju Banyuwangi UHC agar terus dilakukan dengan berbagai kiat dan strategi, sejalan juga dengan jaminan kemudahan layanan kesehatan melalui Surat Pernyataan Miskin (SPM).
Michael menambahkan eksekutif diharapkan melakukan kajian ulang terhadap kegiatan dan program ketersediaan air dalam mendukung usaha pertanian guna penciptaan swasembada pangan melalui pembangunan infrastruktur fisik seperti Dam, embung saluran irigasi sementara potensi sumber Daya air mengering, maka program dan kegiatan tersebut menjadi kurang berdampak terhadap upaya pemecahan masalah.
Selanjutnya rekomendasi yang diberikan dewan adalah agar segera dirumuskan grand desain antisipasi bahaya banjir melalui perencanaan yang matang dan koperhanship, kebijakan pengelolaan sampah dan penataan lingkungan hidup yang tepat.
“Dalam rangka optimalisdasi pelayanan masyarakat sekaligus ekslarasi penyelenggaraan Pemerintah dalam pelaksanaan Pembangunan agar penataan pegawai secara tepat dan dapat mengambil Keputusan , oleh sebab itu agar Pelaksana Tugas pada suatu jabatan segera ditunjuk pejabat definitif,” jelas Michael.
Sementara Wakil Bupati (Wabup) Banyuwangi H. Mujiono kepada wartawan menyatakan pada dasarnya eksekutif siap menerima masukan saran yang konstruktif apabila ada kekurangan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan peningkatan pelayanan masyarakat.
Lebih lanjut H. Mujiono mengungkapkan menanggapi 7 rekomendasi dari legislatif menjadi semangat untuk meningkatkan kinerja dalam memenuhi target yang diharapkan. Salahsatunya adalah pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Salah satu aset kita adalah Pulau Tabuhan dan tidak kalah penting aset pelayanan pengelolaan sampah yang menjadi alat pelayanan dan mendapatkan PAD, termasuk retribusi yang belum optimal,” ujarnya.
Kemudian untuk pelayanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah akan meningkatkan secara bertahap tetapi tetap memberikan kemudahan kepada masyarakat jika dapat melalui UHC akan dilakukan dengan melalui SPM.
Selanjutnya terkait dengan pejabat yang saat ini masih Pelaksana tugas (Plt) perlu ada peningkatan untuk menjadi pejabat definitif.”Kemarin kita melakukan percepatan untuk eselon III menjadi eselon II sudah dilaksanakan. Insya Allah dalam waktu dekat untuk yang masih Plt terutama para camat bisa dilaksanakan,” pungkas H Mujiono.
