Banyuwangi, seblang.com – Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahya Negara turun langsung merespons aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di depan kantor DPRD Banyuwangi, Rabu sore (26/3/2025). Aksi berlangsung di tengah meningkatnya gelombang penolakan serupa yang terjadi di berbagai kota besar di Indonesia, sebagian di antaranya berujung ricuh.
Unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 14.45 WIB itu memacetkan ruas Jalan Adi Sucipto arah utara dari Jalan Ahmad Yani, karena akses ditutup sementara. Massa aksi membawa poster dan spanduk bertuliskan “Cabut RUU TNI” dan “Kembalikan TNI ke Barak”, sebagai simbol penolakan terhadap perluasan peran militer di ruang sipil.
Aksi sempat memanas ketika mahasiswa membakar ban bekas dan mendorong pagar gerbang barat kantor DPRD. Namun ketegangan mulai mereda setelah Ketua DPRD I Made Cahya Negara didampingi Komisi I DPRD keluar menemui massa.
Dengan gaya sederhananya, Made duduk lesehan bareng para mahasiswa dan berdialog langsung untuk mendengarkan aspirasi mereka di depan pintu gerbang.
Mahasiswa pun menyampaikan tiga tuntutan utama: mendesak Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU TNI, menolak militerisasi institusi sipil, serta meminta Mahkamah Konstitusi menguji materi UU tersebut karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi.
“Kami mendesak adanya langkah hukum dan politik untuk menghentikan ancaman demokrasi ini,” tegas M. Andri Hidayat, Sekretaris GMNI Banyuwangi, saat menyampaikan tuntutan di hadapan pimpinan dewan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Banyuwangi menyatakan siap meneruskan aspirasi mahasiswa ke tingkat pusat. “Aspirasi Saudara-Saudara akan kami teruskan ke DPR RI karena pembentukan dan pengesahan undang-undang merupakan kewenangan nasional,” ujar Made.
Gelombang unjuk rasa menolak UU TNI terjadi serentak di sejumlah daerah. Di Jakarta, Surabaya, Malang, dan Bandung, aksi mahasiswa bahkan sempat berujung bentrok dengan aparat. Para pengunjuk rasa menilai revisi UU TNI membuka ruang bagi militer masuk ke ranah sipil tanpa kontrol ketat, yang dinilai berbahaya bagi demokrasi dan tatanan sipil.
Meski demonstrasi di Banyuwangi berlangsung relatif damai, aksi ini menunjukkan bahwa keresahan terhadap UU TNI tak hanya terjadi di kota besar, namun juga meresap ke daerah. Ketua DPRD Banyuwangi menegaskan bahwa suara mahasiswa adalah bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati dan disampaikan.
