Banyuwangi, seblang.com – Seorang wanita paruh baya, Rohimah (73), warga Kalirejo, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, hidup dalam kesederhanaan di sebuah gubuk yang terletak di antara kebun kelapa dan hamparan sawah yang luas. Tanpa tetangga atau rumah lain di sekitarnya, Rohimah tinggal bersama tiga orang cucunya yang masih bersekolah. Akses menuju rumahnya pun hanya berupa jalan setapak yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.
Setiap hari, Rohimah berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memungut kelapa yang jatuh di sekitar rumahnya dan menjualnya. Hasil penjualan kelapa itu menjadi satu-satunya sumber penghasilan untuk menghidupi ketiga cucunya.
Meski hidup dalam keterbatasan, Rohimah mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang seharusnya diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Ia merasa heran, karena banyak warga lain yang secara ekonomi lebih mampu justru mendapatkan bantuan tersebut.
“Sudah berkali-kali saya mengajukan permohonan ke pemerintah desa, tapi jawabannya selalu ‘sabar dan mohon menunggu’. Padahal, saya sudah lama mengajukan. Adik saya yang usianya di bawah 60 tahun saja selalu dapat bantuan,” ujar Rohimah, Jumat (28/2/2025).
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Banyuwangi, Henik Setiyorini, menjelaskan bahwa bantuan PKH dan BPNT diberikan melalui proses musyawarah rencana pembangunan (Musren) di tingkat desa atau kelurahan. Namun, kewenangan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.
“Setelah diusulkan melalui Musren desa/kelurahan, ya harus menunggu plot dari pusat. Semua bantuan sosial itu berasal dari pusat, tidak bisa serta merta diberikan,” jelas Henik melalui pesan WhatsApp.
Henik menambahkan, seharusnya setiap tahun ada pembaruan data dari desa atau kelurahan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Ia juga menyebutkan bahwa ke depan, Kementerian Sosial (Kemensos) berencana melakukan pembaruan data setiap tiga bulan.
“Harusnya ada perubahan data tiap tahun dari desa/kelurahan yang diusulkan. Mungkin karena kuota terbatas, prosesnya jadi terhambat. Alhamdulillah, ke depan Kemensos berjanji akan update data setiap 3 bulan. Untuk sementara, warga bisa meminta bantuan ke desa atau Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) setempat,” ujar Henik.
Rohimah berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti permohonannya agar ia dan ketiga cucunya bisa mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kondisi mereka. “Saya hanya ingin sama dengan yang lainnya, dapat PKH atau bantuan lansia, itu saja,” tutur Rohimah.///
