Malang, seblang.com – Untuk meningkatkan perekonomian di desa, program nasional Bergizi Gratis (MBG) yang nantinya desa dapat mengelola pemberian makan gratis ini melalui Badan Usaha Milik Desa.
“Iya itu perlunya BumDes nanti ke arah sana untuk memberdayakan BumDes itu MBG bisa dikelola,” kata anggota DPRD kabupaten Malang Surya Hanta saat ditemui awak media di Kecamatan Singosari, Rabu (19/2/2025).
Untuk itu, dirinya meminta BumDes harus berbadan hukum resmi karena alokasi anggaran sebesar 20 persen dari anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) berbunyi berbadan hukum.
“Untuk BumDes agar segera diurus izin badan hukumnya, karena itu harus dilengkapi karena alokasi dana DD dan ADD sebesar 20 persen salah satu syaratnya berbadan hukum dulu. Di Kecamatan Singosari ada 14 desa BumDes tapi yang berbadan hukum baru 8 BumDes sisanya masih proses,” ungkap Surya Hanta.
Untuk mendukung program MBG diharapkan setiap desa untuk memberdayakan sumber daya yang ada mampu mencukupi ketahanan pangan di wilayahnya.
“Diharapkan setiap desa terutama melalui BumDes membantu pemerintah mencukupi stok ketahanan pangan,” terang politisi partai Golkar.
Untuk mensukseskan program MBG ini, legislatif akan berkoordinasi dengan Eksekutif, sebagai lembaga yang mengawasi kinerja Eksekutif dirinya akan memantau mengevaluasi dan mengontrol jalan program MBG ini.
“Nanti kita berkoordinasi dengan dinas dinas seperti Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa (DPMD), Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) dan Dinas Ketahanan Pangan, dan kami sebagai anggota dewan tugasnya mengontrol program MBG di Kabupaten Malang,” tandas Surya Hanta.
Surya Hanta menjelaskan program MBG yang beberapa waktu lalu telah dilakukan tahapan uji coba di beberapa sekolah telah berhasil dilaksanakan dengan baik.
“Alhamdulillah kemaren sudah dilaksanakan uji coba MBG di sekolahan sekolahan, itu Alhamdulillah sudah berjalan yang nanti eksekusinya berjalan sesuai rencana dan profesional,” pungkasnya.
