Banyuwangi, seblang.com – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Untag 1945 Banyuwangi menggelar aksi demonstrasi menolak kebijakan pemerintah melakukan efsisiensi anggaran di pertigaan depan kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi pada Senin (17/2/2025).
Aksi yang dilakukan para mahasiswa terkait kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan dinilai berpotensi semakin memperburuk kondisi dunia pendidikan di Indonesia.
Menurut Ketua BEM Untag 1945 Banyuwangi Deni Octaviano Pratama, aksi yang dilakukan merupakan salah satu bentuk kritik terhadap pemerintahan Prabowo – Gibran efsiensi anggaran di bidang pendidikan yang berdampak mutu dan kualitas serta sarana prasarana dan infrastruktur yang dibutuhkan.
”Karena pendidikan merupakan ke depan merupakan ujung tombak suatu bangsa dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045,” ujar Dani kepada sejumlah wartawan.
Lebih lanjut dia mengungkapkan dengan menggelar aksi pihaknya berharap pemerintah pusat memberikan respons positif dengan kebijakan yang lebih memperhatikan kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Adapun tuntutan aksi BEM Untag 1945 Banyuwangi ada 7 (tujuh) poin antara lain; meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Indonesia menjadi skala prioritas, menolak segala bentuk IUP tambang yang diberikan kepada kampus, menuntut agar anggaran sektor pendidikan diprioritaskan dan tidak mengalami pemangkasan.
Selanjutnya BEM Untag 1945 Banyuwangi juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, menolak segala bentuk kenaikan UKT dan biaya pendidikan akibat pemangkasan anggaran, mendesak presiden Prabowo untuk mengkaji lebih mendalam terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dilaksanakan dan mengharapkan agar pemerintah pusat meningkatkan gaji guru honorer tenaga pendidik dan dosen.
Sementara Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, yang menemui para demonstran mengungkapkan sikap kritis kosntruktif mahasiswa memang perlu disuarakan. Karena kebijakan pemangkasan anggaran akan berdampak pada dunia pendidikan.
“Efisiensi itu bagus tetapi tidak harus mematahkan hal-hal yang lebih penting, kita harus menyuarakan jangan sampai pemangkasan habis-habisan terutama di pendidikan,” ujar Michael.
Menurut dia semua tuntutan yang disampaikan mahasiswa masuk akal supaya anggaran pendidikan tidak dipangkas malah seyogyanya bisa ditambah.
Dia menuturkan DPRD Banyuwangi akan meneruskan dan menyampaikan aspirasi yang disampaikan mahasiswa kepada pemerintah pusat .
“Apa yang bisa diatasi akan kami atasi seperti; gaji tenaga pendidik, guru honorer dan THL nanti akan kami sampaikan kepada Bupati Banyuwangi,” pungkas Michael.//////
