Banyuwangi, seblang.com – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah penghematan ini sudah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi secara bertahap sejak 2023.
“Sebenarnya bertahap sudah kami terapkan sejak 2023. Kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat kami hentikan. Bahkan, penggunaan alat tulis kantor (ATK) mulai kami kurangi secara signifikan sejak 2024 dan terus berlanjut hingga saat ini,” ujar Ipuk saat meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Sobo, Banyuwangi, Senin (10/2/2025).
Ipuk menjelaskan, langkah efisiensi yang diterapkan meliputi penghapusan beberapa kegiatan yang dinilai kurang berdampak bagi masyarakat serta penyesuaian standar satuan harga (SSH) untuk proyek pembangunan fisik.
“SSH untuk bangunan, irigasi, hingga infrastruktur jalan juga kami turunkan dalam batas kewajaran, tetap mengutamakan kualitas. Tujuannya agar lebih banyak infrastruktur yang bisa dibangun,” katanya.
Selain itu, ASN Banyuwangi kini telah terbiasa menggunakan sistem e-office untuk mengurangi ketergantungan pada ATK.
“Contohnya, kami memiliki aplikasi Sikawan untuk administrasi internal pemkab. Seiring dengan kebijakan Presiden Prabowo, kami akan terus menjalankan efisiensi dan efektivitas anggaran. Bagi kami, ini adalah momentum untuk lebih memperkuat digitalisasi administrasi perkantoran dan pelayanan publik lainnya,” jelasnya.
Ipuk menilai kebijakan pemotongan anggaran oleh Presiden Prabowo sebagai langkah yang tepat. Keputusan tersebut menjadi acuan bagi Pemkab Banyuwangi untuk semakin mengoptimalkan efisiensi anggaran.
“Pada 2025 pun kami akan melakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih ketat dalam memilah kegiatan yang tidak perlu dilakukan di tengah kondisi saat ini. Namun, kami pastikan kegiatan yang berdampak besar bagi masyarakat tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” tegas Ipuk. (*)
