Jember, seblang.com – Pemkab Jember telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 Miliar untuk mendukung program Pemerintah Pusat, yakni makan bergizi gratis.
Hal tersebut disampaikan Pjs. Bupati Jember Imam Hidayat, saat penyampaian Nota Pengantar R-APBD 2025, di Gedung DPRD Jember, Senin (18/11/2024).
Imam menyampaikan, program makan gratis tersebut didanai melalui dana sharing antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Namun demikian diakuinya, meskipun anggarannya terbatas, Pemkab Jember akan tetap berkomitmen untuk mendukung program itu.
“Menurut saya, Rp5 Miliar cukup mampu untuk mencukupi itu. Harapan saya itu bisa berjalan dengan baik,” ucap Imam saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.
Selain itu, pihaknya juga akan mendukung program prioritas nasional lainnya yang telah direncanakan di tahun 2025 mendatang.
“Seperti pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting. Peningkatan investasi serta peningkatan infrastruktur pelayanan publik,” paparnya.
“Insyaallah kekuatan keuangan itu bisa mencukupi, karena sudah tersusun. Kalau dilihat, prosesnya cukup panjang dari beberapa kali pembahasan dan akhirnya tercapai kesepakatan,” sambungnya.
Terpisah, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, anggaran untuk program makan bergizi gratis nantinya akan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan juga untuk rehabilitasi sekolah.
Pasalnya, berdasarkan dari hasil data, terdapat sekitar kurang lebih 3.000 sekolah di Jember yang membutuhkan perbaikan.
“Meskipun petunjuk teknis mengenai program makan bergizi gratis belum diterima, kami telah menyediakan pos anggaran untuk kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Perlu diketahui, saat ini APBD Jember 2025 mencapai Rp4,648 Triliun, hal ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan APBD 2024 sebelumnya yakni Rp4,3 Triliun. Pendapatan daerah pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp4,276 Triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,079 Triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp3,196 Triliun.
Sedangkan alokasi belanja daerah pada APBD 2025 antara lain, belanja operasional Rp3,65 Triliun, belanja modal Rp435 Miliar. Belanja tidak terduga Rp25 Miliar, belanja transfer Rp528 Miliar, serta penerimaan pembiayaan Rp376,8 Miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp5 Miliar.
Untuk kenaikan PAD 2025 disebabkan banyak hal. Misalnya HKPD ada perubahan dari bagi hasil BBNKB. Kini alokasi untuk kabupaten menjadi 66 persen, sementara provinsi mendapat 34 persen. Kabupaten Jember diperkirakan menerima sekitar Rp28 miliar dari hasil BBNKB, yang akan memperkuat PAD daerah.
Pemkab Jember juga telah merencanakan alokasi belanja daerah. Secara rinci, belanja wajib pendidikan sebesar 32,55 persen dari APBD, belanja infrastruktur 31,92 persen, dan belanja pegawai 31 persen. Kemudian, hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB 10 persen, digunakan untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
Sementara itu, 10 persen dari hasil penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik, digunakan untuk penerangan jalan umum, 50 persen dari pajak rokok untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Selanjutnya, 10 persen dari pajak air tanah digunakan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup yang memengaruhi kualitas air tanah.
Namun, Pemkab Jember juga menghadapi beban pendanaan yang dapat mempengaruhi kapasitas fiskal daerah, antara lain terkait dengan pembayaran gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang saat ini berjumlah 4.029 orang, dengan rencana penerimaan sebanyak 2.000 orang pada tahun 2024.