Banyuwangi, seblang.com – Kabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan posisinya sebagai yang terbaik se-Indonesia dalam pengelolaan sistem informasi produk hukum.
Untuk kelima kalinya secara beruntun sejak tahun 2020, Banyuwangi meraih peringkat pertama dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.
Prestasi ini semakin membanggakan mengingat JDIH Banyuwangi berhasil menyisihkan 1.616 anggota lainnya di tingkat nasional selama periode 2020-2024.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. “Kami ingin memastikan masyarakat dapat mengakses seluruh produk hukum daerah dengan cepat dan mudah,” ujarnya.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM RI, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Banyuwangi, M.Y. Bramuda, dalam sebuah acara di Jakarta pada Kamis (22/8/2024).
Bramuda menjelaskan bahwa Banyuwangi memenangkan JDIHN Awards untuk kategori Kabupaten. Penilaian didasarkan pada tujuh aspek yang mencakup 32 indikator, meliputi organisasi, SDM, koleksi dokumentasi hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana penunjang, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta inovasi dan pengembangan JDIH.
“Banyuwangi unggul dalam keseluruhan aspek penilaian. Tim dari Kemenkumham RI melakukan verifikasi langsung di Banyuwangi,” jelas Bramuda.
JDIH Banyuwangi juga telah meluncurkan berbagai inovasi, termasuk e-konsultasi Publik Produk Hukum Daerah. Selain itu, mereka memiliki program khusus untuk kelompok disabilitas yang diberi nama “Jalan Desaku Wangi” (Jasa Pelayanan Hukum bagi kelompok Disabilitas Banyuwangi).
“Kami menyediakan peraturan daerah dalam huruf braille dan video publikasi peraturan daerah dengan bahasa isyarat untuk memastikan aksesibilitas bagi semua kalangan masyarakat,” tambah Bramuda.
Dengan pencapaian ini, Banyuwangi terus membuktikan komitmennya dalam menyediakan akses informasi hukum yang inklusif dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
