Malang, seblang.com – Usai tidak menjabat lagi, banner atau pamflet yang bertebaran di sudut-sudut kota bergambar Wahyu Hidayat Pj Wali Kota Malang sudah banyak dicopot oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pencopotan banner tersebut diapresiasi ketua Gubuke Wong Ngalam (GWN) Lili Ulifah mendukung penegakan Peraturan No. 02 2022 tentang penyelenggaraan reklame di Kota Malang.
“Kami apresiasi apa yang dilakukan Pemkot Malang dalam hal ini Satpol PP yang menurunkan banner banner bergambar mantan Pj Wali Kota Kota Malang maupun banner banner lain yang melanggar aturan,” kat Lili Ulifah pada awak media, Selasa (13/08/2024) siang.
Pihaknya meminta Satpol PP lebih tegas dan tidak tebang pilih dalam upaya penegakan perda, karena keberadaan reklame berupa baliho dan banner calon wali Kota Malang yang lain jika tidak mengantongi perizinan juga harus ditertibkan.
Salah satu warga Samaan yang kritis, yang mempertanyakan banner Abah Anton sekian banyaknya apa sudah mengantongi izin dari Pemkot Malang.
“jika Satpol PP memang adil, semua (banner tak berizin) ya harus dicopot untuk ditertibkan tentunya dengan memperhatikan perundang-undangan yang ada, banner Abah Anton itu sah atau tidak, karena Abah Anton itu bukan orang partai lho, berbeda dengan calon-calon yang maju dari partai,” tegasnya.
Sebelumnya, saat dihubungi melalui pesan singkat WA, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang Heru Mulyono ketika ditanya masih banyaknya banner mantan Pj Wali Kota Malang dan banner calon Wali Kota lain yang menghiasi jalanan Kota Malang, “Bahwa Satpol PP Kota Malang sudah melakukan penertiban reklame insidentil yang melanggar Perda 2 tahun 2022,” beber Heru, (12/08) malam.
Ketika dikonfirmasi lagi masih banyak di jumpai banner Wahyu Hidayat masih menggunakan Logo Pemkot dan membawa nama PJ walikota.
“Sudah mulai dilakukan penertiban, sesuai dengan kemampuan personel yg ada di Satpol PP,” tandas Heru.
Banner dan baliho Wahyu Hidayat Pj Wali Kota Malang menjadi pergunjingan dan sorotan masyarakat dituding beberapa kalangan masyarakat dianggap dan diduga sarat kepentingan politik karena akan mencalonkan diri dan ikut kontestasi Pilwali Kota Malang 2024 mendatang.//////
