Banyuwangi, seblang.com – ”Seharusnya pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi secepatnya memberikan informasi secara jelas dan utuh bagaimana kronologi kegiatan revitalisasi pasar Banyuwangi kok bisa sampai macet kemudian tidak ada kelanjutan sehingga sempat menimbulkan tanda tanya para pedagang.”
Ungkapan tersebut disampaikan oleh Pembina Paguyuban Pedagang Banyuwangi ( Padangwangi Joko Tole) Banyuwangi, Hidayaturrahman, yang akrab disapa Dayat kepada wartawan media ini pada Rabu (10/7/2024).
Menurut Dayat pihaknya merasa kecewa dengan adanya situasi dan kondisi pembangunan pasar Banyuwangi karena tidak sesuai dengan komitmen awal. Bahwa perbulan Juni 2024 sebenarnya kemarin sudah disampaikan dan disosialisasikan terkait dengan revitalisasi pasar akan tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan dan kepastian serta pasti molor.
“Sehingga ini akan membuat dampak yang lebih buruk lagi bagi para pedagang yang berada di tempat relokasi saat ini,” ujar Dayat.
Harapan para pedagang sebenarnya sederhana saja, pertama bagaimana pemerintah ini segera merealisasikan. Kedua yang pasti memikirikan para pedagang yang saat ini sudah menjerit bahkan banyak diantara pedagang Padangwangi Joko Tole Banyuwangi yang sudah mulai gulung tikar dampak daripada molornya kegiatan ini, imbuh dia.
“Sebagian besar apalagi yang tempatnya agak di belakang sudah tidak tersentuh pembeli kemudian dagangan tidak laku sementara kebutuhan hidup harus terpenuhi setiap hari lah ini siapa yang mau bertanggung jawab,” tambah Dayat.
Apalagi kondisi saat ini juga butuh-butuhnya dana disamping untuk kebutuhan pokok, kebutuhan yang lain juga tidak sedikit. Bahkan saat ini juga masa-masa pendaftaran anak-anak sekolah yang tentunya juga membutuhkan biaya pendidikan yang sangat besar awal masuk di sekolah itu.
Sekali lagi Padangwangi Joko Tole Banyuwangi berharap pada pemerintah daerah sama-sama konsisten menjaga komitmen sesuai apa yang sudah disampaikan kepada warga.
“Kami sudah taat mengikuti aturan yang sudah diberikan sementara pemerintah daerah jangan hanya sepihak artinya mereka kemauannya sudah kita turuti akan tetapi pemerintah daerah tidak mau atau lepas tanggung jawab kepada para pedagang ini yang kami sesalkan,” pungkas Dayat.///////
