Banyuwangi, seblang.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi menggelar Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) atas gugatan warga Perumahan Bunga Residence kepada tiga developer terkait polemik banjir, Senin (3/6/2024).
Sedikitnya, ada 18 warga blok F, G dan H yang menjadi korban banjir dalam gugatan ini. Rumah mereka terendam air 27 kali selama 9 tahun terakhir dengan ketinggian air mencapai paha orang dewasa. Diduga sistem drainase yang ngawur menjadi biang banjir dan menyebabkan kerugian yang tak sedikit.
Adapun sebagai tergugat yakni developer Perumahan Bunga Residence, Perumahan Brawijaya Residence, dan Perumahan Green Brawijaya. Selain itu, ada instansi pemerintahan yang menjadi pihak turut tergugat, yaitu Dinas PU CKPP Banyuwangi, Dinas PU Pengairan Banyuwangi dan BPN Banyuwangi.
Dalam sidang PS ini, Majelis Hakim perkara gugatan perbuatan melawan hukum No : 186/Pdt.G/2023/PN Byw memeriksa secara langsung kondisi infrastruktur perumahan, termasuk sistem drainase dan saluran air, yang diduga menjadi penyebab utama banjir.
Sidang PS ini pun tidak mudah. Pasalnya, majelis hakim harus rela manjat jaring sampah besi, dan melewati lorong sempit untuk melihat saluran pintu air keluar yang hanya dipasang pipa berukuran 4 dim.
Pipa berukuran kecil itu pun disinyalir menjadi biang banjir, karena tidak mampu mengalirkan besarnya debit air secara maksimal ketika hujan deras melanda.
Majelis juga terperangah ketika mengetahui pipa tersebut melewati di bawah rumah warga perumahan Brawijaya Residence, perumahan sebelah. Hal itu pun menjadi salah satu fakta ngawurnya sistem drainase yang tidak terintegrasi antar developer.
Tak hanya itu, drainase yang dibuat developer Bunga Residence sebagai solusi banjir di kawasan blok tersebut malah menjadi genangan air dan menjadi sarang nyamuk, yang justru menambah penderitaan warga.
Tak sampai disitu, majelis hakim juga terkejut bukan kepalang ketika melihat bentuk rumah-rumah warga yang terdampak banjir. Rumah mereka tampak bak tanggul karena bagian depan ditinggikan sebagai penahan banjir, yang mana tak sedikit memakan biaya.
Sidang PS ini pun menjadi pertimbangan dalam putusan hakim nanti, selain melihat bukti-bukti lain dan mendengarkan keterangan para saksi.
“Sidang PS ini kita gelar untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan. Mudah-mudahan kasus ini bisa diselesaikan secara win-win solution, karena mediasi damai bisa saja dilakukan tergugat kepada penggugat sebelum ada putus palu,” kata majelis sebelum menutup sidang PS.
Sementara itu, Kuasa Hukum warga Perumahan Bunga Residence, Alex Budi Setyawan mengatakan, persoalan banjir ini telah menimbulkan kerugian besar bagi kliennya, baik secara materiil maupun inmateriil. Kerusakan harta benda dan termasuk biaya renovasi rumah membuat tanggul banjir serta trauma psikologis yang dirasakan, menjadi bagian dari derita para warga.
“Selain meminta solusi konkret untuk masalah banjir, kami juga meminta ganti rugi materiil sebesar Rp 5 miliar dan kerugian inmateriil Rp 17 miliar, tetapi saat mediasi kita turunkan Rp 15 miliar,” ungkap Alex.
Alex pun berharap dengan sidang PS ini, majelis hakim mengetahui secara gamblang dan mendapatkan bukti kuat sebagai dasar dalam mengambil keputusan yang adil dan tepat sesuai realita di lapangan.
“Alhamdulillah, majelis hakim tadi sudah mengerti dan menyadari bahwa ini kalau dibiarkan terus akan terjadi dampak sosial masyarakat yang sangat tidak baik ke depannya,” ujarnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Developer Perumahan Bunga Residence Nanang mengungkapkan bahwasanya sejatinya persoalan banjir ini sudah ditangani tim terpadu penyelesaian konflik sosial Pemkab Banyuwangi.
“Nanti solusinya dibuat (drainase) dari hulu hingga hilir akan terkoneksi. Yang hilir sudah, tinggal yang hulu. Lebih cepat lebih baik,” ujarnya.
