Banyuwangi, seblang.com – Kebijakan pemerintah melaksanakan moratorium penerimaan aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia, berdampak negatif khususnya dalam bidang pendidikan. Saat ini tidak sedikit sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah definitif.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Banyuwangi, Suratno, saat ini tercatat 143 sekolah yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) di Banyuwangi. Terdiri dari 142 Sekolah Dasar (SD) dan 1 SMP.
“Karena gelombang pensiun Kepala Sekolah (Kasek) memang beberapa waktu terakhir seperti itu. Walaupun kemarin sempat terisi tetapi ada lagi yang menyusul pensiun setiap bulan ada,” ujar Suratno
Dia menuturkan untuk guru dan tenaga pendidik dalam satu tahun rata-rata ada sekitar 500 ASN yang memasuki purna tugas atau pensiun. Sementara tenaga yang masuk tidak berimbang. Tahun lalu kuota guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ada 126 orang.
Sehingga pendekatan Dinas Pendidikan Banyuwangi melakukan rasionalisasi dengan cara melakukan kajian dan pemetaan (maping) SD yang jaraknya berdekatan, jumlah siswanya tidak terlalu besar akan dimerger.
“Dengan begitu akan ada efisiensi dari sisi pendanaan, sumber daya manusia (SDM) dan sekolahnya akan semakin bersemangat,” imbuh Suratno.
Adapun jumlah sekolah yang akan dilakukan merger saat ini masih dalam tahapan pengkajian. Apabila tidak dilakukan maka akan timpang. Bahkan saat ini ada beberapa sekolah yang ASN nya jauh dari kebutuhan maksimum sekitar 9 – 10 orang, termasuk penjaga sekolah.
“Kadang ada 3 – 5 orang kemarin terisi oleh PPPK. Mudah-mudahan tahun 2024 akan ada pengisian yang signifikan,” tambah Suratno.
Selain itu untuk posisi jabatan Korwilersatdik kecamatan juga banyak yang dirangkap antara lain; kecamatan Glagah dengan Banyuwangi, Giri dengan Kecamatan Wongsorejo, Licin dan lain-lain bahkan hampir separuh dari wilayah kecamatan yang ada.
