Banyuwangi, seblang.com – DPRD Banyuwangi menggelar sidang rapat paripurna dengan agenda Nota Pengantar Bupati Atas Diajukannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2024 di ruang Paripurna, Kamis (9/11/2023).
Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi hadir dalam sidang paripurna tersebut. Termasuk pihak eksekutif, Wakil Bupati Banyuwangi H. Sugirah yang hadir mewakili Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani didampingi jajaran pimpinan SKPD Pemkab Banyuwangi. Sidang ini memegang makna strategis dalam mendukung pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam nota keuangan tersebut, Wakil Bupati Banyuwangi H. Sugirah menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2024 dilakukan dengan cermat, mempertimbangkan pendapatan daerah, kondisi makroekonomi, serta sasaran pembangunan daerah.
“Kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara telah ditandatangani sebagai pijakan bersama, menunjukkan kesatuan dalam membangun konsistensi,” ujarnya.
Wakil Bupati juga mengajak semua pihak untuk menghadapi risiko eksternal, termasuk biaya dana yang tinggi, kenaikan harga komoditas, dan risiko stagflasi. Oleh karena itu, kata dia, penyusunan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan menetapkan tema pembangunan tahun 2024: ” Menguatkan ketahanan ekonomi dengan menjaga stabilitas sosial dan infrastruktur terintegrasi melalui kolaborasi, inovasi dan transformasi”.
Adapun ada 9 prioritas pembangunan daerah meliputi:
1. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan
2. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata
3. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja
4. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal
5. Percepatan Pengurangan Kemiskinan
6. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif
7. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul
8. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga
9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi.
Terkait dengan kondisi APBD 2024, Wakil Bupati menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,81%, persentase penduduk miskin 7,32%, tingkat pengangguran terbuka 4,68%, Indeks Pembangunan Manusia 71,75, dan Rasio Gini 0,31. Kinerja positif ini dianggap sebagai dampak dukungan pemerintah melalui program yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Sugirah menegaskan kebijakan pemerintah untuk terus meningkatkan pendapatan daerah, dengan proyeksi pendapatan sebesar 2 triliun 495 miliar 696 juta 641 ribu 125 rupiah. Pendapatan asli daerah, transfer, dan pendapatan lainnya menjadi komponen utama.
“Dari sisi belanja, RAPBD 2024 mencapai 2 triliun 520 miliar 696 juta 641 ribu 125 rupiah. Permasalahan utama adalah seimbangnya kebutuhan dengan kapasitas fiskal daerah, sehingga penentuan besaran belanja perlu dilakukan secara selektif sesuai kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara,” bebernya.
Pembiayaan daerah diproyeksikan seimbang dengan penerimaan pembiayaan sebesar 25 miliar rupiah dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. “Kami berharap pembahasan RAPBD 2024 dapat berjalan lancar dengan semangat bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara menyatakan bahwasanya apa yang disampaikan pihak eksekutif akan dibahas lebih dalam.
“Secara umum, kami mengapresiasi atas keberhasilan Pemkab Banyuwangi dalam mengatasi tantangan seperti masalah pengangguran dan sebagainya,” ujarnya./////
