Surabaya, seblang.com – Polda Jawa Timur (Jatim) menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 sebagai langkah persiapan pengamanan pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Jawa Timur.
Kegiatan ini dimulai dengan Sispamkota di Makodam V Brawijaya pada Selasa, 17 Oktober 2023, dihadiri oleh Forkopimda Jatim.
Selain itu, penandatanganan Pemilu Damai dilakukan oleh seluruh peserta pemilu 2024, penyelenggara Pemilu, dan Forkopimda Jatim.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Toni Harmanto, dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf turut hadir dalam apel ini.
“Apel gelar pasukan ini adalah pengecekan terakhir untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana Operasi Mantap Brata 2023-2024, dengan harapan Pemilu 2024 dapat berjalan aman dan lancar,” ujar Irjen Toni pada Selasa (17/10).
Irjen Toni menekankan bahwa Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan membuktikan kematangan demokrasi Indonesia dan menjadi penentu masa depan bangsa.
“Melihat pentingnya hal tersebut, seluruh komponen bangsa harus berpartisipasi penuh untuk menyukseskan Pemilu 2024,” ujar Irjen Toni.
Kapolda Jatim menambahkan bahwa Pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan.
“Wilayah yang luas, geografis yang beragam, dan melibatkan jumlah pemilih yang besar, ini perlu mendapat perhatian khusus,” lanjutnya.
Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 akan berlangsung selama 222 hari, mulai 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024, melibatkan 2.653 personel Polda Jatim, 20.940 personel Polres Jajaran, 10.932 personel TNI, dan 241.332 personel Linmas.
Kapolda Jatim menyatakan bahwa pengamanan adalah bentuk nyata dari kesiapan semua aparat bersama stakeholder dalam menghadapi isu-isu yang mungkin timbul dalam setiap tahapan Pemilu.
“Ini adalah ekspresi kami untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 berlangsung dengan aman,” kata Kapolda Jatim.
Dari 268 potensi konflik tahun lalu, kini tersisa 4 potensi konflik, dan pemetaan terus berlangsung. Meskipun eskalasi tidak dapat diprediksi, langkah-langkah yang diambil oleh intelijen bekerja sama dengan TNI memungkinkan pemahaman setiap saat mengenai isu-isu yang dihadapi.
“Kerawanan tersebut telah dipetakan, namun tahapan pastinya akan berbeda-beda hingga mencapai puncak pencoblosan dan penghitungan suara, tergantung pada eskalasi yang dihadapi langsung di lapangan,” jelas Kapolda Jatim.
Kapolda Jatim menegaskan bahwa konsentrasi akan difokuskan pada wilayah yang dianggap rawan, dengan penyesuaian sesuai dengan eskalasi yang mungkin dihadapi di lapangan.
“Berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019, kami akan lebih banyak memusatkan perkuatan pada titik-titik rawan dan peralatan yang diperlukan di sana,” tegas Kapolda Jatim.
Untuk mengatasi berita hoaks dan propaganda, Polda Jatim akan mengintensifkan sosialisasi mengenai bahaya hoaks untuk memberi peringatan kepada publik.
“Patroli siber tidak hanya dilakukan oleh Polri, tetapi juga melibatkan rekan-rekan TNI dan stakeholder lainnya untuk membantu dalam tugas-tugas ini. Kami akan terus melakukannya setiap hari untuk mengidentifikasi secara langsung dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk meredam penyebaran informasi palsu,” pungkas Kapolda Jatim. (*)
