Blitar, seblang.com – Massa dari Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) kembali melakukan aksi Unjuk Rasa/Demo di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Kamis (22/06/2023). GPI menuntut supaya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar yang baru segera mengundurkan diri dari jabatannya.
Unjuk rasa ini adalah kelanjutan dari demo GPI beberapa minggu yang lalu, karena semua tuntutan mereka belum ada tanggapan sama sekali dari pihak terkait, puluhan pengunjuk rasa dari masa GPI juga dijaga ketat kepolisian dari Polres Blitar.
Selain itu, GPI menuntut segera membongkar dan menangkap oknum-oknum yang diduga melakukan pemotongan/pemangkasan sertifikasi setiap guru, pungutan dalam setiap pengajuan kenaikan pangkat/golongan, mutasi, promosi dan penilaian angka kredit.
Lebih dari itu, mereka juga menuntut agar menghilangkan semua pembiayaan/pembayaran yang dibebankan kepada orang tua wali murid pada saat memasuki tahun ajaran baru atau penerimaan siswa baru yang berupa uang seragam, kaos olahraga, sumbangan sukarela dll. yang diduga semuanya menguntungkan oknum-oknum pihak sekolah dan memberatkan orang tua wali murid.
Tidak hanya itu, Gerakan Pembaharuan Indonesia ini juga mengajak semua para pendidik atau guru di semua lapisan agar bergerak dan memboikot atas penempatan jabatan Kepala Dinas Pendidikan yang baru atau berhadapan dengan risiko hukum.
Koordinator aksi Jaka Prasetya atau yang sering dipanggil Joko GPI usai unjuk rasa mengatakan, tujuan aksi ini karena mendengar keluhan dari wali murid ketika anak-anak masuk ke sekolah baru, diduga banyak uang pungutan untuk seragam, tarikan sukarela dll, yang menurutnya sangat memberatkan para wali murid siswa.
“Masyarakat pada saat Pilkada kemarin juga mendengar sendiri visi dan misi calon yang sudah jadi, yang salah satu misinya untuk menggratiskan pendidikan mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi, tapi kenyataannnya sampai diakhir periode tidak terbukti sama sekali, apalagi sekarang Kepala Dinas Pendidikan dijabat oleh orang yang tidak memiliki keilmuan atau backgroud dibidang pendidikan sehingga sangat tidak tepat, yang seharusnya Kepala Dinas yang baru juga diambilkan dari dunia pendidikan supaya birokrasi nyambung, dan tidak terjadi stagnan bahkan kemunduran,” jelas Joko GPI saat diwawancarai para awak media.
Diiungkapkan Joko GPI, mengaku sangat kecewa karena aksi unjuk rasa yang ke-2 kalinya dengan membawa semua tuntutannya yang salah satunya menggratiskan biaya sekolah dari TK sampai Perguruan Tinggi tidak diizinkan masuk untuk menemui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Ia juga mencoba akan melakukan aksi demo lagi kalau masih ada pungutan pada saat penerimaan siswa baru.
“Kami sangat kecewa karena tidak ditemui, karena yang kami bawa ini adalah suara dari masyarakat yang sekarang ini sedang menjerit, dan ketika tuntukan kami tetap tidak ditanggapi oleh Dinas Pendidikan maka kami akan mencoba melakukan aksi disebuah SMP yang masih tetap melakukan pungutan terhadap uang seragam, bantuan sukarela Dll.” pungkasnya./////
