Banyuwangi, seblang.com – Penerimaan pundi-pundi daerah dari pertambangan emas terus mengalami penurunan, Komisi III DPRD Banyuwangi memanggil PT Bumi Suksesindo (BSI) selaku operator tambang emas di Tumpangpitu Pesanggaran untuk memberikan penjelasan turunnya pembayaran pajak kepada pemerintah.
Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari menyampaikan, dalam rapat kerja bersama PT BSI, permohonan ingin mengetahui secara jelas apa yang menjadi penyebab turunnya setoran pajak perusahaan tambang emas tersebut kepada pemerintah.
Di tahun 2020 setoran pajak PT BSI kepada pemerintah mencapai Rp590 miliar, Tahun 2021 turun dikisaran Rp. 400 miliar dan di tahun 2020 anjlok dikisaran Rp, 299 miliar. Dampaknya Dana Bagi Hasil Pajak yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyuwangi semakin berkurang.
” Kita undang PT BSI dalam rangka untuk mengetahui pajak yang dimiliki perusahaan tambang emas kepada pemerintah, baik dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak catering hingga pajak Air Bawah Tanah (ABT) yang masuk ke daerah maupun pusat,” ucap Emy saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (23/05/2023).
Emy menjelaskan, berdasarkan paparan yang disampaikan oleh PT BSI, pembayaran pajak dari perusahaan tambang emas terus berkurang karena adanya penurunan atau penyusutan produksi emas.
” PT BSI beralasan turunnya setoran pajak kepada pemerintah karena adanya penyusutan produksi emas maupun perak di Tumpangpitu, prosentase kandungan emasnya berkurang , ” jelasnya.
Dalam rapat kerja itu, anggota Komisi III juga menaikkan kontribusi PT BSI melalui royalti yang tidak sebanding dengan turunnya kewajiban pembayaran pajak kepada pemerintah.
“Kita pertanyakan, ketika produksi emasnya turun tajam, kenapa kontribusi royaltinya justru semakin naik ,”ucapnya.
Dari keterangan PT BSI, kenaikan pembayaran royalti tambang emas sangat dipengaruhi oleh penguatan harga emas global.
Namun sangat disayangkan kontribusi kenaikan pembayaran royalti tersebut hingga kini belum bisa dinikamti masyarakat karena belum masuk dan tercatat dalam APBD Kabupaten Banyuwangi.
“PT BSI telah menyetorkan kontribusi royalti tambang emas, namun hingga saat ini masih belum tercatat di APBD, Komisi III kedepan akan mensinkronkan dengan BPKAD maupun Bapenda,” ucapnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi III, Neni Viantin Dyah Martiva, setoran pajak yang dimiliki PT BSI kepada pemerintah, baik di daerah maupun pusat semakin berkurang karena pengaruh turunnya produksi kandungan emas di Tumpang Pitu.
“Ketika digali jumlah nilai tonnya ada peningkatan hanya kandungan emasnya yang menurun sehingga berpengaruh terhadap turunnya setoran pajak ,” ucapnya.
Menurut politisi PKS ini, paparan yang disampaikan oleh PT BSI berbeda dengan berita di media online, yang mengumumkan bahwa kinerja produksinya positif selama tahun 2022. PT BSI berhasil mencatatkan produksi emas sejumlah 125.133 ons, lebih tinggi dari yang ditargetkan yaitu 124.254 ons. Dan berhasil memproduksi perak sebanyak 767.272 ons. Sejalan dengan kemampuan produksi, pada tahun 2022.
“Harapan kita secara garis besar sebenarnya bagaimana keberadaan tambang emas ini benar-benar dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat Banyuwangi, kalau CSR kan sudah ada aturannya hanya diperuntukkan warga di wilayah ring satu,” ucapnya.
Komisi III berkeinginan penerimaan dana bagi hasil pajak pertambangan ataupun hasil dari deviden dapat dirasakan seluruh warga Banyuwangi tidak hanya yang berada di wilayah ring satu, seperti halnya fasilitasi kesehatan warga melalui program BPJS Kesehatan.
“Kita ingin warga yang belum tercover BPJS Kesehatan bisa difasilitasi dari penerimaan PT BSI, sehingga masyarakat merasa bangga dengan adanya tambang emas mereka dapat jaminan kesehatan,” tulisnya.
Ikut hadir dalam rapat kerja Komisi III, Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto, Perwakilan PT BSI selaku operator tambang emas di Tumpang Pitu kecamatan Pesanggaran./////
