Banyuwangi, seblang.com – Untuk menyejahterakan masyarakat Banyuwangi, salah satu langkah yang mungkin bisa dilakukan saham PT. BSI milik Pemkab diusulkan dijual separuh atau semuanya. Karena apabila saham di tambang emas diuangkan Banyuwangi akan mendapatkan pemasukan kurang lebih Rp. 4 – 5 trilyun. Atau umpamanya jual separuh bisa mendapatkan dana Rp. 2,5 T untuk untuk kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan H.Basir Qodim, Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi kepada wartawan media ini di ruang Fraksinya pada Rabu (28/12/2022).
Usulan tersebut disampaikan H Basir karena pada tahun 2023 diprediksi kondisi keuangan Pemkab Banyuwangi dinilai sangat berat karena harus ada saving atau harus menganggarkan pelaksanaan Pilkada serentak yang membutuhkan dana kurang lebih Rp. 100 Milyar. Kemudian anggaran untuk honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kurang lebih Rp. 200 M.
”Maka habis uang kita untuk membangun, sedangkan APBD Banyuwangi sekitar Rp. 3,3 Trilyun dan yang Rp. 2,7 T sudah teralokasi untuk hal-hal wajib, sehingga sisanya hanya sekitar Rp. 600 M mau apa, enggak bisa!,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia solusinya yaitu harus menjual saham dari PT BSI semuanya atau dijual separuh. Dananya nanti akan digunakan untuk membeli kapal baru. Apabila Banyuwangi dapat membeli 10 unit harganya kapal itu per unit kisaran 25 miliar sampai 30 M, maka akan menghabiskan dana sekitar Rp. 300 miliar. Kalau Banyuwangi menjual 50 persen saham akan mendapatkan dana sekitar Rp. 2.5 T apabila dikurangi pembelian kapal Rp. 300 M maka sisanya dana yang Rp 2.2 T mungkin untuk membangun infrastruktur . Sebagian dana bisa dialokasikan untuk pendirian Bank Syariah untuk membantu permodalan sektor UMKM maupun pelaku usaha di Banyuwangi.
Basir menuturkan estimasi pendapatan dengan beroperasinya kapal nanti anggap saja per unit rata-rata menghasilkan sekitar Rp. 50 juta per hari. Maka Rp. 50 juta per hari satu kapal kalau dikalikan 10 unit totalnya bisa mencapai Rp. 500 juta per hari. Dalam 1 (satu) tahun pendapatan yang menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Banyuwangi dengan modal 300 miliar bisa mencapai nilai milyaran.
“Apalagi kita sekarang enggak usah pakai beli kapal semua sudah karena ada bank mungkin kalau butuh dana Rp. 300 M kita cukup punya uang 100 M atau 200 M bank akan modalin kita,” imbuhnya.
Akan tetapi, menurut dia kalau berpikir kapal Sritanjung dulu, pengelola kapal Sritanjung itu dalam setiap perubahan managemen ada kebijakan disinyalur semuanya membawa karyawan baru sehingga dalam satu kapal karyawanya sampai 200 orang sehingga menjadikan managemen tidak sehat.
“Oleh karena itu perlu upaya untuk membentengi tidak terulangnya hal-hal semacam itu. Kalau kita membeli kapal aru bitu harus ada Perda jika tidak minimal Perbup dalam mengatur jumlah maksimal karyawan, sehingga upaya tindak kecurangan akan tertutupi dengan sistem,” pungkas H Basir./////
