Guru Besar Hukum Pidana UI Apresiasi Kebijakan Kapolri terkait Tilang Elektronik : Suatu Kebijakan Preventive Terhadap Pungli Korupsi

by -486 Views
Wartawan: Teguh Prayitno/rilis humas
Editor: Herry W. Sulaksono
iklan aston

Jakarta, seblang.com – Guru Besar Hukum Pidana UI, Prof. DR. Indriyanto Seno Adji. SH, MA. mengapresiasi kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit terkait memaksimalkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) dari pada tilang manual.

“Kebijakan Kapolri patut diapresiasi, karena kebijakannya tersebut akan merubah paradigma pola dan cara teknis operasional penyelesaian atas pelanggaran lalu lintas, yaitu dari sistem manual ke sistem Elektronik,” kata Prof. DR. Indriyanto Seno Adji. SH.

iklan aston

Tidak sekedar sisi prosesual itu saja, lanjut Indriyanto Seno, bahkan dari sisi substansiel, tilang elektronik memperbaiki citra kinerja Polri dalam menggiatkan kebijakan tilang elektronik ini.

“Yaitu mereduksi dan mengeliminasi masifnya tindakan pungli dibidang lalu lintas yang merugikan Keuangan Negara,” ujarnya.

Kebijakan Kapolri ini, kata lanjut Indriyanto Seno, tentunya mendorong peningakatan model pencegahan korupsi dengan modus pungli yang tidak disikapi secara bijak oleh masyarakat.

“Tilang manual berdampak pungli ini menjadi tidak akrab bagi masyarakat,” terangnya.

Indriyanto Seno berharap, sikap keseriusan menerapkan kebijakan Kapolri ini semakin gencar dan dapat dilakukan secara nasional, dengan dukungan Polda-Polda secara nasional.

Polda, tentunya diharapkan juga bakal menambah kuantitatif kamera tilang eletronik secara bertahap dan penerapan tilang elektronik sejatinya akan memberikan efek preventif dan represif yang terukur terhadap pungli koruptif .

“Kebijakan tilang elektronik ini haruslah populis merakyat, sehingga penerapan tilang elektronik ini akan dihargai oleh masyarakat,” tambahnya.

Indriyanto Seno menambahkan, adanya perubahan paradigma kebijakan Kapolri pemberlakuan tilang elektronik ini tentunya perlu diapresiasi karena fakta sosiologis tilang manual memicu stigma kelembagaan Polri.

Apalagi keluhan masyarakat bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa pungli tilang manual adalah koruptif dan menanam stigma
kelembagaan Polri.

“Kebijakan tilang elektronik secara masif nasional akan meningkatkan citra kerja positif Polri bagi negara dan masyarakat,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.