Denpasar, seblang.com – Indonesia mengharapkan hasil Global Platform Disaster Risk Reducton 2022 (GPDRR) di Bali, untuk masukan bagi United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) alam mengupayakan kerja sama dan kolaborasi Internasional yang lebih berkualitas.
Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, Jumat (27/05/2022) mengatakan hasil dari pertemuan GPDRR 2022 nantinya akan menjadi masukan bagi Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali yang menekankan penguatan kerja sama internasional yang lebih adil dan nyata, dalam penanganan pandemi, pengurangan risiko bencana (PRB) dan perubahan iklim.
“Selain itu, juga penyediaan dukungan bagi pengembangan usaha kecil menengah terutama di negara-negara berkembang, serta perluasan akses informasi, teknologi dan sumber-sumber pendanaan bagi negara-negara berkembang,” katanya.
Ia juga menyampaikan, Indonesia mendukung pelaksanaan komitmen global secara penuh seperti Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2015-2030, Perjanjian Paris,penanganan covid-19, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGS), serta beberapa komitmen global yang lain.
“Bagi Indonesia GPDRR merupakan kesempatan belajar dari negara lain dalam manajemen bencana, ” ujar Sumedi.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengatakan, sesuai tema yang ditetapkan UNDR, maka delegasi Indonesia dalam GPDRR 2022Â mengusung tema: Mengembangkan Kolaborasi untuk Ketangguhan Berkelanjutan (Fostering Collaboration towards Sustainable Resilience).
Tema tersebut didukung dengan lima sub tema, pertama, Connecting Global – National to Local (Risk Governance – Social Modality), dengan mengintegrasikan kebijakan di tingkat global hingga lokal.
Kedua, terus mendorong kolaborasi Pentahelix dengan melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi dan lembaga riset, dan media dalam membangun resiliensi berkelanjutan. Ketiga, keterlibatan semua pihak (inclusiveness) dan tidak boleh ada yang tertinggal dalam pengurangan risiko bencana.
Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan perlindungan sosial adaptif (ASP) agar lebih responsif terhadap bencana, lebih inklusif dan dapat diakses oleh kelompok yang paling berisiko seperti perempuan, ibu hamil, anak-anak, lansia, disabilitas, serta memberikan ruang partisipasi bagi pemuda dalam penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
Keempat, penguatan perencanaan dan penganggaran pengurangan risiko (Risk Financing) melalui strategi pendanaan terintegrasi melalui dana bersama (pooling fund) dan asuransi kebencanaan. Kelima, Indonesia akan terus mendorong inovasi dan teknologi pengurangan risiko bencana, termasuk pada beberapa lembaga lain, seperti Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG), Badan Geologi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Pihak-pihak ini telah mengembangkan Multi Hazard Early Warning System untuk berbagai jenis bencana. Bappenas juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan beberapa Kementerian atau Lembaga terus mengembangkan Satu Data Bencana Terpadu mendukung kebijakan Satu Data dan Satu Peta,” ujar Sumedi.
Sumedi juga menambahkan, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan Laporan (Country Report) dan kertas posisi yang menjadi pegangan dalam setiap diskusi dan pembahasan baik dalam bentuk diskusi tingkat menteri (Ministerial Round Table), dialog tingkat tinggi (High-Level Dialog), review tengah waktu (Mid-term Review), dan diskusi tematik (Thematic Session).
“delegasi Indonesia menyampaikan pesan utama tentang pentingnya beberapa hal, pertama, kerja sama dan kolaborasi dalam pengembangan manajemen pengetahuan (knowledge management) kebencanaan yang didukung dengan data, peta, informasi dan pengetahuan, serta transformasi digital.
pengarusutamaan dan fasilitasi pengurangan risiko bencana sampai tingkat desa.
kerja sama antar pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas manajemen bencana, kerja sama antar perguruan tinggi dalam riset dan dan pengembangan teknologi kebencanaan, fasilitasi dan pemberdayaan kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan dan kelompok difabel, serta fasilitasi peran pemuda dalam manajemen bencana.
Dan mobilisasi sumber-sumber pendanaan terintegrasi dalam penanganan bencana, dan ketujuh adalah fasilitasi dan perluasaan peran pelaku usaha dalam penanggulangan bencana tidak hanya pada saat terjadi bencana dan pemulihan pasca bencana, tapi juga pada saat pra-bencana, ” pungkasnya.////
