Banyuwangi, seblang.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi, Jawa Timur, menyebut hanya ada tiga klinik pelayanan rapid tes di kawasan Pelabuhan Ketapang yang memiliki izin rekomendasi. Lainnya, diduga klinik liar alias tanpa izin.
Hal tersebut diungkapkan dr. Edy Hermanto, Kasi Pelayanan Kesehatan Primer Dinkes Banyuwangi, saat audensi dengan Gerakan Rakyat Banyuwangi Bersatu (GARABB) di aula kantor Dinas setempat, Senin (13/12/2021).
” Hanya ada 3 Klinik yang berizin. Yakni Lanal, Anugerah dan KKP,” Sebut Edy dalam Audensi.
Oleh sebab itu, GARABB meminta Dinas Kesehatan bersama pihak berwajib ataupun Satgas Covid-19 Kabupaten Banyuwangi untuk segera menertibkan klinik-klinik yang membuka praktik liar di kawasan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.
Selain tak berizin, GARABB menyangsikan hasil analisa pemeriksaan klinik liar tersebut. Pasalnya, baru-baru ini salah seorang petugas Satgas Covid-19 menemukan adanya hasil rapid test negatif tanpa proses pemeriksaan (apus hidung) oleh salah satu klinik di kawasan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.
” Untuk itu, kami meminta Dinas Kesehatan Banyuwangi dan pihak berwajib untuk segera menertibkan klinik yang tak memiliki izin. Karena masyarakat dirugikan dengan adanya klinik liar ini, ” kata Mahfud Wahib, Ketua Bidang Aksi dan Advokasi GARABB.
Mahfud mengancam akan melakukan aksi turun jalan dengan mengerahkan massa jika tuntutannya tersebut tak diindahkan. “Kami berikan waktu seminggu, jika tidak ditertibkan, akan kita demo,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat, S.KM., M.Si, mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait untuk menyelesaikan polemik Klinik liar ini.
“Untuk menjaga stabilitas di Banyuwangi, Kami lakukan upaya persuasif dengan membinanya terlebih dahulu. Tidak langsung penindakan,” kata Amir melalui sambungan zoom saat beraudensi.
Menurut Amir, Jika permasalahan tersebut bisa diselesaikan di Dinas Kesehatan dan tidak sampai hingga ke level Satgas Covid-19 Banyuwangi, itu lebih baik.//
