Banyuwangi, seblang.com – Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra DPRD kabupaten Banyuwangi sangat mendukung kebijakan pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam melakukan program pengurangan dan pemberhentian ratusan tenaga harian lepas (THL).
Menurut H Naufal Badri, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi, Fraksinya sangat mendukung dengan kebijakan pengurangan dan pemberhentian THL yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi karena untuk membenahi pola rekrutmen ke depan dengan dijadikan pola penerimaan satu pintu sehingga tidak ada lagi sistem yang pilih kasih atau korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Ya salah satunya itu permasalahannya untuk menghindari makelar dalan proses rekrutmen THL dan bagi SKPD yang kekurangan bisa untuk mengusulkan kembali perekrutan tetapi harus komulatif se-kabupaten,”jelas Naufal.
Lebih lanjut dia menambahkan pihaknya sepakat untuk mendukung upaya memberikan reward atau penghargaan bagi tenaga kesehatan (Nakes) yang sudah lama mengabdi kepada pemerintah apalagi mereka yang mau bertugas di daerah pinggiran atau wilayah pelosok dengan segala keterbatasan yang ada.
Sementara Ficky Septalinda, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi menuturkan sepengatahuanya THL itu merupakan tenaga kontrak dan masa kontraknya 1 tahun. “Lepas itu ada evaluasi, saya kira pemda wajar wajar saja kalau mengeluarkan kebijakan tersebut. apalagi seingat kami tahun 2018 sudah ada surat edaran larangan perekrutan THL,”tegasnya.
Namun dalam kenyataan, imbuh Ficky di belakang layar masih saja ada SKPD atau oknum yang masih menitip-nitipkan THL, sehingga sekarang khabarnya melebihi kuota. “Fraksi PDI Perjuangan mendukung saja apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah untuk menyesuaikan quota dengan kekuatan dana APBD Banyuwangi,” pungkas politisi asal Kecamatan Glenmore itu.
Wartawan Nurhadi
