Foto: SMPN I Giri Banyuwangi
Banyuwangi, seblang.com – Dana BOS senilai puluhan triliun rupiah yang dikucurkan pemerintah pusat untuk membiayai operasional sekolah khususnya sekolah negeri, ternyata masih belum bisa menjamin pendidikan gratis.
Seperti halnya di SMPN 1 Giri Banyuwangi, meski tidak ditemukan lagi SPP dan uang gedung, tetapi istilah PSM (Peran Serta Masyarakat) yakni meminta sumbangan melalui komite menjadi alibi untuk menarik biaya sekolah kepada para wali murid.
Bahkan, ada dua bentuk PSM yang diterapkan salah satu sekolah favorit di Banyuwangi ini, yakni PSM pembiayaan perawatan dan pengadaan fasilitas sekolah, dan PSM pembiayaan kegiatan bakat minat dan prestasi siswa.
“PSM pembiayaan perawatan dan pengadaan fasilitas sekolah dikenakan saat pertama kali masuk sekolah sebesar Rp. 750 ribu. Sedangkan PSM pembiayaan kegiatan bakat minat dan prestasi siswa dikenakan Rp. 75 ribu setiap bulannya,” kata salah satu wali murid yang meminta identitas dirahasiakan, Senin (22/6).
Tak hanya itu, karena skeptisnya salah seorang wali murid lainnya disela-sela pengambilan raport di sekolah yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Giri, Banyuwangi ini tidak yakin jika ada sekolah yang gratis.
“Tidak ada sekolah gratis itu mas. Hanya penyampaiannya saja. Tapi ini faktanya mbayar,” kata wali murid yang sedang duduk diatas sepeda motor yang sedang menunggu istrinya mengambil raport.
Menanggapi hal itu, Sudarman S.pd, M.si, Kepala Sekolah SMPN 1 Giri yang baru saja menjabat per Februari 2020 itu memberikan konfirmasi kepada sejumlah media di ruang kerjanya.
kata Sudarman, PSM merupakan sebuah kesepakatan antara komite dengan wali murid untuk memajukan sekolah yang menjadi tempat menimba ilmu buah hati mereka. Itupun dibayar secara sukarela dan tidak memaksa karena merupakan sumbangan bukan pungutan.
“Masak orang nyumbang tidak boleh, jika tidak punya uang ya tidak apa apa tidak usah nyumbang. Kita tidak memaksa,” kata Sudarman, Senin (22/6).
“Kalau boleh jujur, dana BOS tidak cukup untuk membiayai perawatan dan menambah fasilitas sekolah,” imbuhnya.
Sudarman menegaskan jika pihak sekolah hanya mengelola dana BOS dan tidak ikut campur terkait adanya dana PSM. Akan tetapi, jika ada keperluan sekolah yang mendesak pihaknya bisa mengajukan anggaran ke komite.
“Contohnya waktu Ujian Nasional online dulu sebelum Covid-19, kita ngampung ujian di SMKN 1 Banyuwangi karena komputer tidak cukup. Tetapi sekarang jika tidak ada Covid-19, ujian online bisa dilaksanakan di sekolah kita sendiri karena komputer kita sudah cukup berkat ada dana PSM dari Komite,” terang Sudarman.
Kendati demikian, dalam kesempatan penerimaan raport yang dilaksanakan pada hari Senin (22/6). Dia menginstruksikan kepada para guru untuk tidak sekali-kali menahan raport atau ijasah bagi wali murid yang kurang atau tidak membayar biaya PSM.
“Ini imbauan untuk sekolah negeri lainnya juga. Jika ada hal itu, laporkan ke saya,” tegas Sudarman yang juga menjabat Ketua PGRI Banyuwangi. (guh)
