Banyuwangi, seblang.com – Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Ir. Ahmad Rizki Sadig, M.Si, berharap masyarakat memberikan masukan sebagai bahan dalam proses pembahasan dan perumusan GBHN/PPHN di MPR RI.
“Salah satu upaya dalam menyerap masukan tentang perlu tidaknya GBHN/PPHN adalah kegiatan di Banyuwangi,” kata Rizki.
Harapan tersebut disampaikan Rizki saat hadir dalam acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Banyuwangi, Minggu (28/3/2021). Sekitar 160 orang hadir dalam acara yang diselenggarakan di Gedung Pertemuan Pesona Osing, Genteng, Banyuwangi, tersebut.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir Badan Pengkajian MPR RI telah melakukan diskusi dan seminar dengan berbagai universitas di Indonesia mengenai perlu atau tidaknya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dibuat kembali.
Diskusi-diskusi dan seminar-seminar yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai perspektif dan masukan mengenai pola dalam merumuskan arah maupun prioritas pembangunan nasional.
“Apakah nanti namanya GBHN atau PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara), yang utama adalah prioritas dan kontinyuitas pembangunan nasional harus terjaga,” lanjutnya.
Rizki menjelaskan, setelah GBHN dihapus dari UUD 1945, kemudian dibentuk Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). UU SPPN ini yang diterjemahkan ke dalam berbagai perencanaan pembangunan nasional.
UU SPPN kemudian banyak mendapat kritikan karena dianggap menghilangkan arah, prioritas, dan kontinyuitas pembangunan nasional, dan lebih menitik-beratkan pada pelaksanaan visi/misi presiden terpilih.
Menurut Rizki, jika setiap pergantian kepemimpinan/presiden juga diikuti dengan perubahan prioritas pembangunan nasional karena harus menjalankan visi/misi presiden, maka kesinambungan pembangunan akan sulit tercapai.
“Untuk itu perlu sebuah konsensus bersama dalam melihat bahwa arah dan kontinyuitas pembangunan nasional sangat penting,” ujar Sekretaris F-PAN MPR RI tersebut.
Rizki meminta, masyarakat menghilangkan kecurigaan-kecurigaan bahwa kekuatan politik lama akan bangkit. Jika GBHN dianggap representasi kekuatan lama, maka istilahnya dapat diganti dengan penamaan baru misalnya Pokok-Pokok Haluan Negara/PPHN .
“Secara prinsip, apapun nama dan istilah yang digunakan, bangsa dan negara ini butuh arah, prioritas, dan kontinyuitas dalam pembangunan nasional,” pungkas politis yang juga menjabat Ketua DPW PAN Jawa Timur itu.
Wartawan : Noviansyah
