KPU Banyuwangi Usul Tambahan Anggaran Rp 13 M
Foto: Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraini
Banyuwangi, Motim
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 13 miliar lebih untuk perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. 
“Kemarin kita ajukan tambahan anggaran Rp 13 miliar. Tapi ini masih belum final. Kita masih rasionalisasi dan bongkar pasang lagi,” kata Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraini, Sabtu (13/6).
Tambahan anggaran yang cukup signifikan tersebut, kata Anggraini, akibat adanya penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena perubahan kapasitas jumlah pemilih dalam satu TPS. 
Sebelum pandemi Covid-19 jumlah pemilih dalam satu TPS maksimal 800 orang. Namun, saat ini maksimal satu TPS menampung 500 pemilih. 
“Setelah kita lakukan pemetaan, ada 885 TPS tambahan, dari yang semula direncanakan 2.860 TPS. Total setelah penambahan ada 3.745 TPS untuk Pilbup Banyuwangi,” sebutnya.
“Bertambahnya TPS secara otomatis juga mengakibatkan anggaran membengkak. Baik untuk honorarium KPPS maupun untuk pengadaan logistik,” tambahnya.
Selain itu, membengkaknya anggaran juga dikarenakan adanya kebutuhan alat pelindung diri (APD) untuk mencegah penularan Covid-19. APD ini diperuntukkan bagi penyelenggara dari tingkat KPU hingga KPPS.
“Jadi yang kita ajukan ada rapid test, masker, hand sanitizer, thermogun, dan juga face shiled. Ini untuk KPU hingga badan ad hoc paling bawah. Termasuk petugas PPDB dan pelipat surat suara kita beri juga,” katanya.
Tak hanya itu, pihaknya juga menyediakan APD bagi pemilih yang menyalurkan hak suaranya ke TPS. “Untuk pemilih yang ke TPS, kita beri masker dan sarung tangan,” tuturnya.
Berdasarkan arahan KPU RI, lanjut Anggraini, KPU Kabupaten/Kota diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait tambahan anggaran tersebut. 
Namun, jika pemkab ternyata tidak mampu untuk memenuhi, maka KPU daerah bisa langsung mengajukan tambahan anggaran tersebut ke KPU RI melalui APBN. 
“Ini kita komunikasikan dengan Pemkab Banyuwangi. Jika memang tidak mampu, kita akan ajukan ke KPU RI,” tutup Anggraini. (guh)