“Tatkala kepala dinas yang diminta untuk memaparkan programnya dan anggaran yang akan dipakai harus jelas dan bermanfaat bagi masyarakat Banyuwangi dan super prioritasnya apa? Cepat tidaknya pembahasan ini tergantung bagaimana eksekutif memaparkan dan meyakinkan DPRD,”imbuhnya.
Lebih lanjut politisi asal Glenmore itu menambahkan insyaallah karena kita mau membahas kesepakatan maka kami akan membahas secara bertahap supaya hasil pembahasan ada pemberdayaan dan alih pengetahuan (trasfer knowledge) karena anggota dewan tidak sama kemampuannya.
Sehingga semua akan dibahas khususnya pada dinas yang banyak menggunakan anggaran seperti DPU Bina Marga Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman, Dinas PU Pengairan, dan Dinas Pendidikan dan Dinas yang berhubungan dengan masyarakat yang akan datang dan yang selanjutnya.
“Kalau 2 hari ini program pembahasan internal Badan Anggaran dewan . dimana bagaimana anggaran di dewan ini harus sesuai dengan kebutuhan yang memang diperlukan dan menunjang keperluan pimpinan dan anggota dewan. Memang beda antara tahun kemarin dan tahun ini karena ada Perpres nomor 33 itu yang harus diantisipasi, termasuk bagaimana reses anggota dewan yang tidak menyalahi aturan. Bagaimanapun juga di era pandemi tentunya tidak bisa mengharapkan dana dari swasta, sehingga uang yang ada hanya milik pemerintah. Tentunya harus sesuia dengan instruksi presiden Jokowi targetnya triwulan harus jelas, karena yang seharusnya mudah mengapa dipersulit!”tegas Ruli mengakhiri wawancara di ruang kerjanya Selasa (17/11).
Wartawan : Nurhadi
