UU SPPN kemudian banyak mendapat kritikan karena dianggap menghilangkan arah, prioritas, dan kontinyuitas pembangunan nasional, dan lebih menitik-beratkan pada pelaksanaan visi/misi presiden terpilih.
Menurut Rizki, jika setiap pergantian kepemimpinan/presiden juga diikuti dengan perubahan prioritas pembangunan nasional karena harus menjalankan visi/misi presiden, maka kesinambungan pembangunan akan sulit tercapai.
“Untuk itu perlu sebuah konsensus bersama dalam melihat bahwa arah dan kontinyuitas pembangunan nasional sangat penting,” ujar Sekretaris F-PAN MPR RI tersebut.
Rizki meminta, masyarakat menghilangkan kecurigaan-kecurigaan bahwa kekuatan politik lama akan bangkit. Jika GBHN dianggap representasi kekuatan lama, maka istilahnya dapat diganti dengan penamaan baru misalnya Pokok-Pokok Haluan Negara/PPHN .
“Secara prinsip, apapun nama dan istilah yang digunakan, bangsa dan negara ini butuh arah, prioritas, dan kontinyuitas dalam pembangunan nasional,” pungkas politis yang juga menjabat Ketua DPW PAN Jawa Timur itu.
Wartawan : Noviansyah
