“Jangan sampai hasil pekerjaan baru selesai, rusak kembali. Kita tidak ingin seperti itu,” ungkapnya.
“Misal kegiatan pengaspalan untuk jalan yang mungkin lapisan pondasinya kurang kuat, maka yang harus dipakai adalah ATB (Asphalt Traeted Base) bukan ACWC (Asphalt Congreed Wearing Course). Kadangkala ini dipaksakan karena ingin jalannya halus akhirnya yang pakai ACWC. Padahal spesifikasi yang tepat adalah ATB. Kalau ACWC kena hujan bisa tergerus sehingga mudah rusak,” tambahnya.
Selain masalah infrastruktur, Komisi IV juga merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar memperhatikan kualitas pendidikan di masa pandemi Covid-19.
“Walaupun oleh pemerintah pusat, di masa pandemi KKM diturunkan, namun kualitas pendidikan tidak boleh menurun,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta sekolah agar tidak memberi nilai terhadap anak didik ala kadarnya sebatas memenuhi KKM Nasional.
” Sebab, sekolah unggulan ini justru meningkatkan persyaratan terkait nilai rapot. Makanya diharapkan guru tidak terpengaruh penurunan KKM karena pandemi yang berakibat anak didik kita tidak bisa mendaftar di sekolah unggulan karena nilainya tidak memenuhi syarat yang ditentukan sekolah ,” pungkas Ketua DPC partai Hanura Banyuwangi ini. (guh)
