Selanjutnya molornya penuntasan proyek pembangunan Marina Boom Banyuwangi oleh PT Pelindo Properti Indonesia (PPI) dan rencana penyewaan Pulau Tabuhan ke Paragon Group Singapora.”Reformasi agraria yang digembar-gemborkan sebagai salah satu dalam peningkatan perekonomian rakyat. Namun hanya sebatas sertifikasi tanah belaka, bukan pada pendistribusian lahan tanah bagi petani penggarap,”ujar alumni SMK Darussalam Blokagung Banyuwangi itu.
Lebih lanjut Vina menuturkan pihaknya juga mempertanyakan transparansi penanganan dan penyebaran wabah Covid 19 di Kabupaten Banyuwangi yang tidak kunjung melandai termasuk transparansi pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 yang nilainya cukup besar.”Gugus Tugas Penanganan Covid 19 dan Pemkab Banyuwangi selama ini kurang terbuka dengan data dan strategi, kebijakan maupun pengelolaan anggaran penanganannya. selama ini Pemkab Banyuwangi dinilai tidak pernah membuka ruang diskusi dengan Mahasiswa Banyuwangi,”imbuh dia.
Dalam catatan BEM Untag 45 Banyuwangi masih banyak lagi catatan konflik – konflik lainnya di Banyuwangi yang masih belum diselesaikan oleh Bupati Azwar Anas. Bahkan sampai masa jabatannya lebih dahulu purna dari pada purnanya berbagai konflik yang dia berikan untuk Banyuwangi, pungkas Vina.
Wartawan : Nurhadi
