“Kami melihat ada upaya dari pemerintah untuk mengotak-atik partai-partai yang dalam tanda kutip yang berseberangan dengan pemerintah. Seperti Golkar dan PPP yang awalnya sebagai parpol oposisi sekarang menjadi partai pendukung pemerintah,” tegas Mahfud.
Hal semacam ini sangat tidak patut dilakukan oleh pemerintah apalagi dalam masalah yang dialami Partai Demokrat dilakukan oleh seorang pejabat di lingkaran istana mengambil alih partai orang lain. Apalagi sejak awal Moeldoko dengan tegas menyatakan tidak terlibat kudeta Demokrat, tetapi ujungnya menerima tawaran menjadi Ketum PD versi KLB Sumut, ini namanya pembohongan publik dan pejabat negara tidak boleh berbuat seperti itu.”Apa yang dilakukan oleh mantan panglima TNI itu merupakan tindakan yang telah mencoreng wajah Istana negara,”kata Mahfud.
Lebih lanjut dia menambhakan kehormatan dan wibawa Istanan negara jatuh karena ambisi seseorang untuk menjadi pemimpin Indonesia dengan cara-cara yang licik tidak elak dan tidak beretika serta melanggar aturan dan ketentuan yang ada.
Dia berharap agar Presiden RI Jokowi segera mengambil langkah penting menyikapi gerakan politik yang dilakukan oleh KSP Moeldoko. Salah satunya adalah melakukan evaluasi terhadap keberadaan Moeldoko sebagai KSP, sehingga tidak menggangu kerja Istana.
“Kami berharap Bapak Jokowi segera menindak tegas terhadap monuver Moeldoko untuk memberikan pendidikan politik dan pelajaran demokrasi yang santun dan menyelamatkan wibawa Istana di tengah pandangan publik. Maka kami meminta kepada presiden untuk memberhentikan KSP secepatnya,”pungkas KABID PA HMI Cabang Banyuwangi tersebut.
Wartawan: Nurhadi
