“Semestinya ada kebijakan pengaturan pengawasan dari organisasi yang menyangkut pemerintah daerah telah dikomunikasikan. Sehingga bagi hasil pajak itu kewenangan negara memang terhadap otonomisasi daerah,”imbunnya.
Lebih lajut Emi menambahkan secara pribadi dia justru lebih mendorong kawan-kawan di legislatif itu meningkatkan fungsi pengawasannya fungsi kontrol dan fungsi regulatifnya. Atau fungsi pembuatan aturannya itu mendorong pendisiplinan.
“Namanya objek pajak yang lebih optimal karena saya kira masih banyak sekali yang belum digarap secara optimal. Karena itu juga menjadi bagian dari sumber pendapatan yang kembali ke daerah yang bersumber dari pajak,”tegas Emi.
Dalam penilaianya sebagai akademisi, pemerintah selama ini masih mengandalkan satu-satunya sumber pendapatan daerah yang paling besar dari bagi hasil pajak selama ini. Meskipun sebenarnya saat ini tata kelola mestinnya sudah waktunya pemerintah daerah memulai mengambil langkah penting untuk inventarisasi aset untuk dioptimalkan menjadi sumber-sumber pendapatan baru yang lebih yang lebih rasional.
“Kalau saya menggambarkan betapa banyak investor yang melirik Banyuwangi menjadi tempat untuk berinvestasi yang keren gitu ya dengan tingkat resiko yang tinggi kompetitif sekali. Mereka bersedia berani datang ke sini kenapa pemerintah daerah yang dengan kewenangannya untuk mengelola seluruh aset yang ada di daerahnya tidak mampu ?,”pungkas Emi Hidayati. (Nurhadi)
