Banyuwangi, seblang.com – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Banyuwangi menyatakan dengan tegas menolak rencana pemerintah melakukan pembebanan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembilan bahan pokok pangan rakyat atau sembako dan sektor pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bernat Sipahutar, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Banyuwangi kepada wartawan media ini melalui sambungan Handphone (HP) Selasa (15/06/2021).
Menurut Bernat pihaknya dengan tegas menolak rencana tersebut, karena kebijakan yang diambil pemerintah akan semakin memberatkan rakyat. Apalagi di masa pandemi. Pihaknya berharap kebijakan dari pemerintahan Presiden Jokowi itu bisa ditinjau ulang.
Politisi NasDem asal Dapil 2 Banyuwangi itu menuturkan penolakan rencana pembenanan PPN pajak sembako dan sektor pendidikan bukanlah karena latah atau ikut-ikutan. Namun, melihat kenyataan yang di lapangan saat ini.
“ Ini bukan latah atau ikut-ikutan. Tetapi, memang masyarakat sekarang sedang susah. Untuk mendapatkan sembako sebagian warga kesulitan apalagi dikenakan pajak, jelas akan semakin memberatkan karena sembako akan naik,” katanya
Dia menjelaskan kekhawatiran masyarakat atas penerapan PPN pendikan dan sembako muncul setelah beredar draft RUU Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Di sisi lain, Pemerintah selalu mendengungkan sense of crisis dalam menghadapi pandemi wabah Covid-19 sejak awal 2020. Pembatasan di segala sektor diterapkan dengan alasan penanganan pandemi.
Saat ini masyarakat terpukul dengan wacana pengenaan PPN untuk sembako rakyat dan sektor pendidikan.
