Sejauh ini, ada 117 permohonan penyelesaian sengketa. Hasilnya, terdapat 32 permohonan tidak dapat diregister, 11 permohonan tidak dapat diterima, dan 2 permohonan gugur. Kemudian, ada 5 putusan kesepakatan, 23 putusan mengabulkan sebagian, 37 putusan menolak, dan 7 putusan mengabulkan seluruhnya.
Sementara di Kabupaten Banyuwangi sendiri, menurut Hasyim, sampai dengan sehari menjelang masa tenang, terdapat 54 temuan dan 4 Laporan. 17 kasus kegiatan kampanye( tatapmuka ) yang melanggar protokol kesehatan, 4 laporan dugaan pidana pemilihan, 4.588 pelanggaran administrasi berupa pelanggaran pemasangan dan penyebaran alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) serta 1 pelanggaran netralitas ASN.
“Bawaslu juga memandang sejumlah isu krusial seperti penegakan protokol kesehatan dalam pemungutan dan penghitungan suara, ketersediaan logistic dalam bentuk APD di TPS, kesiapan SDM penyelenggara, saksi dan pengawas terutama memastikan seluruhnya dijamin dalam kondisi sehat (termasuk pelaksanaan rapid test dan mekanisme penggantian penyelenggara yang Positif Covid-19), pemenuhan hakpilih bagi masyarakat yang berstatus karantina atau pasien covid-19, antisipasi bagi pemilih yang menolak penggunaan masker,”jelasnya.
Lebih lanjut Hasyim menambahkan pihaknya juga memperhatikan pula isu mengenai pengaturan TPS agar tetap aksesibel dan memenuhi standar ukuran luar TPS, mengingat penambahan TPS khusus dan menjaga jarak, penggunaan cairan penyatisasitangan (hand sanitizer) mengakibatkan mudah pudarnya tinta sebagai penanda pemilih.
Wartawan : Nurhadi
