”Sekaligus ini bagian dari menyemarakkan pasar tradisional, karena lokasinya memang jadi satu dengan pasar tradisional. Warga bisa mengurus dokumen sambil berbelanja,” tutur Ipuk.
“Kami juga membuka layanan di perkampungan nelayan, yaitu Gerai Perizinan Pelayanan Terpadu untuk nelayan, yaitu di Pelabuhan Muncar dan Grajagan,” imbuh Ipuk.
Selain ke MPP, Maruf Amin juga meninjau Lounge Pelayanan Publik di kantor Pemkab Banyuwangi. Di sini, mantan ketua MUI tersebut melihat berbagai program-program kerakyatan di Banyuwangi.
“Sore ini saya berkunjung ke Banyuwangi melihat beberapa hal yang sangat baik, misalnya soal MPP ini Banyuwangi merupakan yang pertama di Indonesia, dan sudah diikuti daerah lain di Indonesia. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan bagian dari reformasi birokrasi kita. Itu dibuat supaya pelayanan publik tidak berbelit, murah, mudah dan saya kira ini tuntutan pelayanan kepada masyarakat dan ternyata Banyuwangi menjadi pelopor,” kata Wapres saat menggelar konferensi pers di Rumah Kreatif Banyuwangi.
Wapres juga mengapresiasi keberadaan Pasar Pelayanan Publik dan upaya mendekatkan pelayanan perizinan ke wilayah yang menjadi basis nelayan. ”Jadi mengurus tidak harus ke pusat kabupaten, cukup di sana, dan ini juga mempercepat, mempermudah, bisa lebih efisien, juga sesuai instruksi Kemenpan RB untuk reformasi birokrasi dan juga digitalisasi,” imbuh Wapres. //
