Lukas selaku ketua PTSL Pokmas dalam penjelasannya mengatakan keterlambatan itu karena ada beberapa kesalahan pada beberapa pemohon. Jadi harus dievaluasi kembali. “Sebenarnya semua sudah masuk, tinggal nunggu penyelesaian pada hari sabtu (18/7/20) di depan BPN yang akan membagikan 276 sertifikat, kenapa cuma 276 yang dibagi?, Karena ini juga mengikuti protokol kesehatan covid, tidak boleh terlalu banyak orang,” papar Lukas.
Pertemuan masih terus berlanjut, dan belum ditemukan titik temu.”Yang kami ingin tahu itu sebenarnya cuma penjelasan, PTSL tahun 2018 yang jadi berapa yang belum berapa, apa kendalanya, demikian juga untuk PTSL tahun 2019 dan tahun 2020)”, ungkap salah seorang peserta PTSL warga desa Sambirejo, wahyu.
Saat ditemui wartawan Pendamping desa Sambirejo Suparmin dari LSM KODEBA membenarkan bahwa hari ini di desa Sambirejo di datangi warga yang bertujuan untuk menanyakan program PTSL tahun 2018 dan 2019,di mana masih banyak warga yang belum menerima sertifikat dari program PTSL
“Ya mas,puluhan warga yang datangke balai desa Sambirejo bertujuan untuk menanyakan sertifikat program PTSL yang belum jadi,dan penarikan yang Rp.600.000 itu kan 2018 jadi belum ada larangan penarikan ,dan SK 3 menteri belum disahkan, “ungkapnya.
Wahyu salah satu tokoh pemuda desa Sambirejo mengatakan, bila mengacu kepada surat keputusan bersama (SKB) 3 (tiga) menteri yang terdiri dari Mendagri, Menteri Tata Ruang/Kepala BPN dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no 25/SKB/V/2017 didalam SKB tersebut sudah ditetapkan biaya persiapan pelaksanaan (kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, kegiatan operasional petugas kelurahan/desa) dan besaran biaya Rp.150.000 namun kami warga Sambirejo ditarik biaya bervariasi antara kisaran Rp.600.000, pungkas Wahyu (ari)
