Selanjutnya Danu menuturkan Senin (9/08/ 2021) kemarin pihaknya juga sudah berkirim surat pemberitahuan kepada Kapolresta Banyuwangi untuk menggelar aksi massa. Namun karena masih masa penerapan PPKM level 4 aparat menyarankan untuk audensi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Banyuwangi.” Yang langsung kita tindak lanjuti dengan berkirim surat meminta audensi ke kedua lembaga tersebut,” imbuhnya.
Masih kata Danu Budiyono, Kamis 12 /08/ 2021 bersama dengan berbagai perwakilan elemen masyarakat akan audensi ke Kejari dan Pengadilan Negeri (PN) serta menyerahkan surat dukungan masyarakat kepada M. Yunus Wahyudi dengan harapan agar hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya dan demokrasi di Banyuwangi juga bisa berkembang dengan baik.
Danu menuturkan saat ini tensi emosi masyarakat Banyuwangi sedang tinggi mengingat krisis multidimensi. Baik dengan adanya pandemi dan sulitnya ekonomi juga pembatasan ruang aktifitas semua elemen.
Ditambah ada dugaan tebang pilih dalam perlakuan hukum terhadap warga Banyuwangi. Faktanya beberapa waktu lalu ada oknum kepala desa dan anggota DPRD Banyuwangi yang menggelar hajatan ditengah PPKM Darurat, hanya divonis oleh PN berupa sanksi denda sebesar Rp. 48 ribu dan Rp. 500 ribu.
“Sedangan Yunus Wahyudi yang hanya menyampaikan kritik malah dituntut 4 tahun penjara. Padahal kritikan yang disampaikan belum tentu membuat gaduh maupun keonaran,” tegas Danu.
Danu menambahkan pihaknya berharap agar Aparat Penegak Hukum (APH) Banyuwangi segera membebaskan Yunus Wahyudi dengan tanpa syarat. “Jangan justru APH membuat gaduh ditengah kondisi masyarakat yang sedang kesulitan dalam banyak hal. Karena dengan tuntutan 4 tahun penjara itu masyarakat dibawah sudah gaduh. Selama ini sosok Yunus dikenal sebagai aktivis yang dicintai masyarakat karena beliau adalah aktivis pejuang amar ma’ruf nahi mungkar”
pungkas Danu.(Nurhadi)
