“Saya bersama -sama saudara -saudara saya tidak akan menyerah untuk menolak keberadaan PT.BSI di tanah kelahiran kami,walaupun sampai titik darah penghabisan,Padahal sudah jelas -jelas terlihat kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas tambang di Gunung Tumpang Pitu sudah jelas terjadi kok malah sekarang akan di perluas lagi,” ucapnya dengan nada kesal.
Pemerintah, kata Ari dan beberapa masyarakat saat ditemui awak media mengatakan, selama ini tidak pernah meminta pertimbangan atau izin warga, terkait wilayah konsesi tambang yang di dalamnya terdapat permukiman warga.
“Pemerintah tidak pernah pamit sama masyarakat ,tiba-tiba sudah masuk konsesi begitu saja. Rumah-rumah kami di sana tiba-tiba sudah masuk konsesi. Nah itu mau dikaji seperti apa lagi, ngomongin soal dikaji, mereka memberi atau memasukkan wilayah desa kami sebagai wilayah konsesi tambang, itu tanpa pengkajian,” tambah Ari.
Sementara itu Yosi Pareanom, Manajer Komunikasi PT BSI ketikan dikonfirmasi seblang.com mengatakan izin dari pemerintah sudah ada tapi ia membantah jika perusahaan itu telah melakukan eksplorasi di Gunung Salakan. “ Kalau izin dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi kan sudah ada. Tapi belum ada kegaiat eksplorasi di sana. Apalagi eksploitasi,” katanya.
Ia menyarankan seblang.com datang langsung ke Gunung Salakan untuk melihat sendiri apa yang terjadi di sana. Sehingga mendapatkan gambaran yang utuh untuk situasi lapangan. “Kami berjalan dalam koridor peraturan. Sikap sebagian warga harus dihormati. Namun keberatan mereka mestinya dialamatkan kepada si pemberi izin,” tutupnya.(ari)
