“Seperti yang saya sampaikan pada saat hearing beberapa waktu lalu, ini masalah integritas kepemimpinan Ipuk sebagai bupati. Karena pada saat melakukan tanda tangan mewakili kepala daerah dan kepala pemerintahan kabupaten Banyuwangi. Seyogyanya sebelum mengaambil keputusan melakukan kajian dan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek,” imbuhnya.
Bondan berharapa untuk meminta penjelasan bupati jangan hanya beberapa fraksi atau anggota saja, namun semua fraksi dan anggota DPRD apabila benar-benar sebagai wakil rakyat. Karena kesalahan bupati harus tetap dipertanggungjawabkan dan legislatif sebagai lembaga kontrol dan pengawasan tehadap kinerja eksekutif sudah sepantasnya meminta pertanggungjawaban..
“Tindakan yang dilakukan Bupati itu seperti dagelan, namun jangan sampai DPRD nya ikut ndagel juga. Tolong dengan sangat tanpa menghilangkan rasa hormat kepada bapak-ibu anggota dewan untuk tidak menyia-nyiakan kepercayaan rakyat,” tegas Bondan
Dia menambahkan apabila dalam kasus ini DPRD Banyuwangi tidak satu suara berarti dinilai tidak pantas menjadi wakil rakyat di lembaga dewan. Patut diduga ada sesuatu yang melatarbelakangi pimpinan dan anggota dewan yang tidak menghendaki adanya interpelasi.
“Semoga tidak ada dusta di antara kita, semoga DPRD Banyuwangi bekerja sebagaimana mestinya. Kami akan selalu mengawal permasalahan ini, seandainya PPKM Darurat tidak diperpanjang lagi maka pastikan ada demo di gedung wakil rakyat,” pungkasnya. (nurhadi)
