Seandainya tadi dihitung-hitung bisa sampai 2000 hektar serapan itu mengirit subsidi pupuk dari pemerintah. Karena dengan beras sehat dan beras organik sudah tidak lagi mengkonsumsi pupuk ini terutama pupuk subsidi.
“Saran dan masukan kami kepada Bupati Banyuwangi adalah tidak hanya UMKM yang naik kelas, tetapi Gapoktan kelompok tani atau gapoktan juga naik kelas di kelas bisnis karena itu sudah ada embrionya. Salahsatu kendala di lapangan adalah belum ada sistem kredit dari perbankan untuk kelompok yang ada program KUR untuk perorangan,” imbuh Mawardi.
Sementara Marifatul Kamilia, Wakil Ketua Pansus RPJMD Banyuwangi mengungkapkan pihaknya berharap pada saat nanti pembahasan RPJMD dengan eksekutif bisa masukkan usulan-usulan dari Gapoktan.
“Mereka juga kebetulan dari petani organik tadi itu berharap pemerintah Kabupaten membuatkan surat edaran atau anjuran agar pengelola hotel dan rumah sakit (RS) mampu berpartisipasi untuk memakai produk lokal organik dan itu dalam lebih menyehatkan,”jelas Rifa.
Apabila harapan tersebut terealisasi mungkin juga membantu para pelaku usaha pertanian di Banyuwangi dan itu harapan mereka. Karena selama ini mungkin kurang perhatian dari pemerintah. Mereka juga berharap beras jatah untuk ASN mungkin diganti dengan organik memang sedikit lebih mahal tetapi tidak kemana-mana karena itu adalah uang berputar di Kabupaten Banyuwangi sendiri, imbuh Rifa. (nurhadi)
