Sementara Agus Tarmidzi, Ketua DPP FORBI mengungkapkan sebagai pendamping pihaknya berupaya membantu sekitar seribu Kepala Keluarga (KK) di Dusun Pancer Desa Sumberagung untuk mendapatkan hak milik atas tanah yang ditempati berdasarkan bukti-bukti yang ada.
Bukti-bukti tersebut antara lain penyerahan tanah oleh Kodim dan pemerintah Provinsi telah menyerahkan kepada masyarakat Pancer untuk permukiman nelayan dan sandar kapal.
Kemudian SK Kementrian Kehutanan RI yang menyatakan tanah kawasan hutan tersebut sudah diganti atau tukar guling di Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo dengan luas sekitar 29 hektar.
“DPRD sebagai wakil rakyat telah memperlajari dan menyimak berkas data-data yang ada maka akan memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Pemkab Banyuwangi untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai dasar penertiban sertifikat dan membantu menerbitkan sertifikat tanah warga Pancer,” jelas pria yang akrab disapa Gus Tar itu.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain; Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banyuwangi, Kepala Bagian Pemerintahan, Forum Rakyat Berdaulat Indonesia (Forbi) Banyuwangi dan Perwakilan BPKAD Banyuwangi serta Kepala Desa (Kades) Sumberagung.
