Untuk itu, selain tim KP3 khoiri meminta kepada seluruh elemen masyarakat juga ikut mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi demi kesejahteraan petani.
“Dinas Pertanian hanya bertugas dalam proses perencanaan dan monitoring berdasarkan data administrasi yang ada untuk menjamin alokasi pupuk bersubsidi ke petani yang telah terdaftar di RDKK ,” ucapnya.
Sementara itu, Michael Edy hariyanto Wakil Ketua DPRD Banyuwangi mengatakan, di tengah disparitas harga yang besar, ketergantungan petani terhadap pupuk murah telanjur besar. Sekalipun itu tidak baik untuk keberlanjutan tanah yang digunakan untuk bercocok tanam.
“Penggunaan pupuk urea secara berlebihan juga tidak baik, karena mempengaruhi kesuburan tanah itu sendiri. Jadi mulai dari sekarang kita harus berpikir agar tidak ketergantungan dengan pupuk bersubsidi dengan cara memakai pupuk organik,” ujar Michael yang ikut dalam diskusi publik tersebut.
Untuk itu, pihaknya akan mengupayakan adanya sebuah peraturan daerah yang mengatur perlunya pupuk organik demi kesuburan tanah di Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan produksi pertanian.//
