Disamping sebagaimana kebijakan tersebut diatas, lanjut dia ada beberapa saran masukan dari anggota BANGGAR terkait Kebijakan Perubahan Belanja Daerah yaitu dukungan anggaran program kegiatan untuk pemulihan ekonomi khususnya disektor Pertanian, Perikanan/peternakan dan Pariwisata dan lain-lain.” Untuk sektor Pendidikan, dalam rangka efektivitas Pembelajaran Tatap Muka, (PTM) agar pikirkan alat bantu pembelajaran tatap muka,” imbuhnya.
Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam sambutanya mengungkapkan sebagaimana telah disampaikan di awal penyampaian Rancangan Perubahan KUA Dan PPAS Ini, Bahwa Perubahan APBD Tahun 2021 dilaksanakan sebagai upaya antisipasi terhadap tantangan eksternal dan internal yang semakin berat,
“Khususnya terhadap pandemi covid-19 dan dampaknya serta dinamika ekonomi global dan nasional yang masih melambat, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal Banyuwangi,” ujar Bupati Ipuk.
Alumni UNJ itu menuturkan berdasarkan laporan sekretaris daerah selaku ketua Tim TPAD bahwa Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021, telah dibahas secara mendalam bersama komisi-komisi Dan Badan Anggaran DPRD, dengan semangat mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pembangunan daerah di tengah pandemi dan tantangan yang semakin meningkat saat ini.
“Menjadi komitmen bersama, bahwa APBD Tahun 2021 tetap berfungsi sebagai instrumen stimulasi untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat Banyuwangi, serta antisipasi terhadap ketidakpastian dan problem yang dimungkinkan masih akan terjadi hingga akhir 2021,”jelas Bupati Ipuk. (
Penulis : Nurhadi
Editor : Herry W. Sulaksono
