“ Realisasi pajak reklame hingga saat baru terealisasi sekitar 30 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp.6,4 miliar, kita minta Pemda untuk merobohkan papan reklame bodong karena tidak memberikan kontribusi kepada PAD , “ ucapnya.
Selanjutnya terkait dengan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2021, banyak SKPD mitra kerja Komisi I melakukan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 khusunya untuk dukungan penyediaan belanja kesehatan,operasional pelaksanaan vaksinasi distribusi,pengamanan dan tempat penyimpanan vaksin serta insentif tenaga kesehatan.
“Kita minta Dinas Kesehatan untuk segera memproses pencairan insentif tenaga kesehatan karena mereka garda terdepan dalam penanganan covid-19, selain itu kebutuhan obat maupun vitamin harus selalu tersedia , “ pungkas Irianto.(sekretariat-DPRD))
