Banyuwangi, seblang.com – Komisi DPRD Banyuwangi bersama SKPD mitra kerja diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu serta Satpol PP, membahas KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2021Selasa kemarin.
Dalam rapat, selain membahas dokumen cikal bakal Perubahan APBD Tahun 2021, Komisi I juga menyoroti banyaknya papan reklame di Banyuwangi yang belum memiliki izin. Dan berharap kepada pemerintah daerah untuk segera menertibkan.
Ketua Komisi I, Irianto,SH mengatakan, keberadaan papan reklame atau billboard yang tidak memiliki izin resmi berdampak pada hilangnya penerimaan daerah hingga miliaran rupiah.
“ Banyaknya billboard atau papan reklame tidak berizin secara otomatis pemiliknya tidak membayar pajak sehingga sangat berpengaruh terhadap penerimaan PAD , “ ucap Irianto saat dikonfirmasi Awak Media, Rabu (15/09/2021)
Berdasarkan keterangan yang disampaikan SKPD terkait, jumlah papan reklame yang tidak memiliki izin di Banyuwangi ratusan dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan, sehingga potensi PAD dari pajak reklame dari tahun ke tahun tidak pernah memenuhi target yang telah ditentukan.
