Politisi asal PKB itu menuturkan pihaknya akan melakukan konsultasi ke pemerintah pusat karena Undang-undang (UU) ada multi tafsir sehingga pihaknya akan melakukan kosultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk mendapatkan aturan yang lebih valid.
“Sehingga terkait rencana pembentukan fraksi baru di DPRD Banyuwangi para ketua fraksi yang ikut ke Pemprov menginginkan konsultasi lanjutan agar bisa clear. Karena pihak Hanura dan PKS infomasinya melakukan konsultasi via telepon dengan salah seorang senior yang ada di Kemendagri informasinya boleh. Tetapi urusan adminitrasi kan tidak bisa dipertanggung jawabkan kalau hanya melalui telepon, maka perlu cross cek kebenaranya dengan bukti surat tertulis,” pungkas H Ali.
Seperti diberitakan sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabuaten Banyuwangi mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI pada Kamis (24/02/2022) sebagai tindaklanjut kesepakan dalam rapat paripurna internal beberapa waktu lalu.
Menurut I Made Cahyana Negara , Ketua DPRD Banyuwangi setelah melakukan koordinasi dengan sekretaris dewan (Sekwan) akan melakukan konsultasi dengan pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terlebih dahulu sebelum ke Kemendagri.
“Hari ini surat untuk Kemendagri kami kirim . Untuk konsultasi ke Pemprov Jatim masing-masing fraksi satu orang perwakilan dan ditambah dengan pimpinan dewan,” jelas Made di ruang kerjanya Kamis (24/02/2022)//
